SANGATTA – Disiplin kerja di lingkungan Pemkab Kutim khususnya tingkat kehadiran, menjadi hal prioritas bagi Bupati Kutim, Ismunandar. Karenanya, jika terdapat pegawai yang malas, wajib diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Baik tingkat bawah hingga atas.
“Sekda tolong ditindak TK2D maupun ASN yang kehadirannya di bawah ketentuan. Diberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku,” ujar Bupati saat memimpin apel.
Katanya, minimnya kesadaran pegawai dalam bekerja yang sesuai dengan ketentuan dapat mempengaruhi pelayanan ke masyarakat. Terparah, kerap ditemukan pejabat tidak berada di tempat pada pertengahan minggu.
“Ada pejabat yang sudah pulang. Baik itu ke Samarinda, ke Tenggarong di hari Rabu dan Kamis. Kalau memang seperti itu, tarik fasilitas bagi pejabat yang malas. Suruh naik bus saja biar bisa pulang di hari itu,” tegas bupati.
Dirinya menambahkan, fasilitas yang diberikan itu bukan untuk memanjakan pejabat. Sebaliknya, adanya kelengkapan fasilitas untuk para pejabat agar rajin bekerja, melihat, mengevaluasi, dan bertindak terhadap kendala serta perkembangan di lapangan.
Untuk itu, bupati meminta arahan ini diberlakukan di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Bisa pula menjadi bahan evaluasi bagi Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).
“Jabatan sudah diamanahkan, ternyata tidak disiplin. Mohon kedisiplinan ini jadi pertimbangan di Baperjakat,” pintanya.
Pada apel rutin di lingkungan Sekretariat Kabupaten (Setkab) yang dihadiri Wakil Bupati Kasmidi Bulang, Sekda Irawansyah, para Asisten, Staf Ahli dan seluruh eselon II dan III termasuk ASN dan TK2D, bupati juga memperingatkan agar ASN dan TK2D dapat bijak dalam penggunaan media sosial. Terutama dalam membagikan berita yang belum diketahui kebenarannya.
“Jangan sembarangan mencopas atau membagikan. Takutnya itu berita hoaks, sara hingga adu domba. Kalau ada yang berbau seperti itu di delete saja,” katanya. (dy)
