SANGATTA – Berbeda dengan daerah lain, Pemkab Kutim dengan tegas menolak pungutan dari minuman keras (miras). Begitupun dengan klub malam. Meskipun diketahui, semuanya sudah memiliki peraturan daerah (perda). Yakni yang tertuang dalam Perda No 1 tahun 2011.
Jikapun ingin, Pemkab Kutim bisa saja memungut hasil dari barang haram tersebut. Namun semua ditolak. Pemkab beranggapan dampak miras lebih besar ketimbang manfaat.
Miras dianggap sebagai sumber utama masalah. Seperti perzinahan, pembunuhan, narkoba, dan lainnya. Berdasarkan itulah Pemkab Kutim mengabaikan pungutan tersebut.
“Satu perda belum saya laksanakan. Adalah Perda miras. Karena miras banyak mudaratnya. Makanya tidak kita jalankan,” katanya.
Langkah ini kata bupati sudah tepat. Jangan sampai, gara-gara miras warga Kutim banyak yang menjadi korban. Dengan tekad yang kuat, izin penjualan miras tak dikeluarkan. Begitupun dengan praktek lokalisasi dan Tempat Hiburan Malam (THM).
“Tidak tarik perda miras, tidak miskin juga Kutim,” katanya.
Kapolres Kutim, AKBP Teddy Ristiawan mengaku keras dengan masalah miras. Pihaknya gencar melakukan razia di beberapa toko. Jika kedapatan memperjual belikan miras, maka pihaknya tak segan-segan mengambil tindakan. Mulai dari penyitaan hingga pidana.
“Kami sangat tegas dalam masalah ini. Bagi warga yang mengetahui peredaran miras, silahkan laporkan kepada kami,” pinta Teddy.
Hal ini mendapatkan pujian warga Kutim. Bupati dianggap tegas dalam masalah miras, lokalisasi, dan THM. Tentu saja laik diberikan apresiasi.
“Kami juga berharap hal ini terus dipantau. Satpol PP wajib bergerak untuk menertibkan bagi yang melanggar. Karena aturannya sudah jelas. Tinggal menindak saja lagi,” kata Amin Abdullah warga Sangatta Utara. (dy)
