SAMARINDA – Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang diinisiasi Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim terpilih Isran Noor dan Hadi Mulyadi akan mengkaji rencana pipanisasi gas Kaltim-Kalsel dari PT Bakrie and Brothers.
Anggota Tim Penyusun RPJMD, Zaenal Haq menyatakan, pihaknya akan membahas masalah tersebut dalam lanjutan penyusunan RPJMD Kaltim. Dia menekankan, dirinya tidak ingin mengambil kesimpulan menolak atau menerima proyek tersebut sebelum mendapatkan keterangan detail dari pihak-pihak terkait.
“Harus dikaji dulu. Apa dan bagaimana manfaatnya untuk Kaltim. Kami pelajari secara detail dulu. Karena ini soal investasi untuk daerah,” kata Zaenal, Selasa (11/9) kemarin.
Kajian menyeluruh tersebut, lanjut dia, bisa saja akan melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim. Pun demikian, jika diperlukan penjelasan dari manajemen PT Bakrie and Brothers, Tim Penyusun RPJMD akan memanggilnya.
“Jadi tidak langsung menerima atau menolak begitu saja. Harus diperjelas duduk masalah bagaimana investasi ini. Karena ini menyangkut Kaltim di masa depan,” ucapnya.
Sebelumnya, Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni menolak keras rencana pemasangan pipa gas sepanjang 340 kilometer tersebut. Wali kota perempuan pertama di Kota Taman itu beralasan, pemasangan pipa gas akan mengancam kelangsungan ekonomi di kota itu.
Terlebih pasokan bahan baku gas di sejumlah perusahaan pengolah kian merosot. Ketika pipanisasi gas disepakati, maka akan mengurangi pasokan bahan baku.
“Saat ini saja tinggal tiga train yang aktif. Padahal dulu ada delapan train. Apabila pipanisasi ini disepakati, mungkin tinggal satu train yang aktif. Bisa juga tidak ada lagi train yang akan beroperasi,” sebut Neni.
Dia menyebut, hingga saat ini perusahaan pengolahan minyak dan gas (migas) di Bontang mendapatkan pasokan dari PT Vico dan PT Total E&P Indonesie. Kedua perusahaan tersebut menjadi pemasok terbesar untuk pengolahan gas.
“Bayangkan ketika ada pipanisasi. Kemudian gas yang dialihkan ke Bontang Tinggal beberapa saja. Bontang bisa jadi kota mati,” ucapnya.
Pun demikian, dia berpendapat, dalam jangka panjang pasokan gas akan habis. Sehingga daerah pengolah seperti Bontang akan mengimpor dari luar negeri. “Sekarang saja perumahan-perumahan di Bontang sudah mulai sepi. Karena tinggal tiga train yang beroperasi. Jika pipanisasi ini terjadi, maka Bontang akan ditinggalkan,” katanya.
Bupati Kabupaten Paser, Yusriansyah Syarkawi mengungkapkan, berdasarkan peta pembangunan pipa gas tersebut, wilayah setempat akan dilintasi pipa gas yang dipasang PT Bakrie & Brothers.
“Nanti yang akan dilintasi pipa di sebelah barat jalan nasional. Kurang lebih ada sepuluh perusahaan perkebunan dan cagar alam yang akan dilalui pipa ini,” bebernya.
Kemudian merujuk pada data yang diterima Yusriansyah, pipa gas itu juga akan melewati taman hutan raya (Tahura). Sedangkan di sebelah timur wilayah yang digunakan untuk pemasangan pipa tersebut, terdapat cagar alam.
“Kalau dilihat dari kenyataan ini, saya sepakat untuk menolak rencana pemasangan pipa gas ini. Karena sudah pasti memerlukan lahan yang cukup panjang,” katanya.
Gubernur Kaltim, Awang Faroek Ishak menyebut, Benua Etam masih membutuhkan stok migas untuk memenuhi kebutuhan lokal. Ketika ada pipanisasi gas lintas provinsi, maka gas tersebut akan diekspor ke luar daerah.
“Karena itu, saya dan kepala daerah menolak rencana ini. Kaltim masih membutuhkan gas untuk kebutuhan rumah tangga, perusahaan, dan PLTG (Perusahaan Listrik Tenaga Gas, Red.),” tegasnya.
Karenanya beragam alasan yang disampaikan kepala daerah di FGD tersebut, disebut Awang Faroek sebagai dasar untuk disampaikan pada pemerintah pusat. “Inilah alasan kita menolanya. Jadi tidak sembarang tolak saja,” terangnya. (*/um)
