BONTANG – Pekan depan, atau tepatnya 19 September mendatang pendaftaran tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dibuka secara nasional. Khusus untuk Bontang, Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bontang mendapatkan jatah kuota sebanyak 196. Namun, pemkot masih mengupayakan agar mendapat kuota khusus untuk tenaga non PNS atau honorer di Bontang.
Sekretaris BKPSDM Bontang yang sebelumnya bernama Badan Kepegawaian, Pelatihan, dan Pendidikan (BKPP) Bontang, Sigit Alfian mengatakan jatah kuota di Bontang untuk tes CPNS sebanyak 196 orang masih dilakukan verifikasi. “Semua jatah itu untuk umum, khusus kesehatan, guru, dan masing-masing formasi yang ada,” jelas Sigit saat ditemui di ruangannya belum lama ini.
Dari 196 kuota tersebut, dirincikan Sigit bahwa ada jatah untuk disabilitas sebanyak satu persen, jatah cum laude sebanyak 5 persen dari 196, serta syarat usia maksimal 35 tahun saat mendaftar. “Memang tanggal 19 September itu target pembukaan pendaftaran secara nasional, namun kementerian juga menyerahkan ke daerah masing-masing untuk di daerah,” ungkapnya.
Di Bontang, BKPSDM Bontang masih melakukan persiapan dengan verifikasi. Ketika sudah siap, maka pihaknya juga akan membuka pendaftaran tes seleksi penerimaan CPNS.
Bagi 800 tenaga honorer yang sedang diperjuangkan oleh Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni, Sigit mengatakan masih melakukan koordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). “Wali kota masih berupaya agar diberi porsi khusus bagi 800 honorer Bontang, paling tidak adalah jatah 20 persen dari 196 untuk honor Bontang agar mereka bisa terangkat menjadi PNS,” harapnya.
Sebagai informasi, persyaratan CPNS terdapat di situs sscn.bkn.go.id , pelamar juga bisa melakukan pendaftaran di portal sscn.bkn.go.id. Selanjutnya, proses seleksi akan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT BKN) baik untuk pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Total formasi yang tersedia untuk diperebutkan sebanyak 238.015 yang terdiri dari 51.271 instansi pusat (76 kementerian/lembaga) dan 186.744 (525 instansi daerah). (mga)
