JAKARTA – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang menerima hibah pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dari Direktorat Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen-PUPR).
Penerimaan hibah Barang Milik Negara (BMN) tersebut, dilakukan dengan penandatangan naskah dan berita acara serah terima oleh Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni di Jakarta, Kamis (18/10) kemarin.
Neni Moerniaeni menerima hibah IPAL di wilayah Kelurahan Api-Api yang dibangun sejak tahun 2016 dengan nilai Rp 5,8 miliar.
Meski telah menerima hibah IPAL dan berterima kasih atas hibah tersebut, Neni juga berharap rusunawa di Bontang pun segera dihibahkan. Hal ini bertujuan agar bisa cepat dilakukan penghunian. “Kami masih menunggu rusunawa di Bontang dihibahkan, karena dua rusunawa yang di Guntung dan Loktuan sudah selesai terbangun dan siap huni,” ujarnya.
Sementara itu Sekretaris Dirjen Cipta Karya, Anita Firmanti membenarkan jika pihaknya masih ada “utang” yang belum dihibahkan, yaitu hibah rusunawa. “Bagi daerah yang punya rusunawa dan belum diserahkan, silakan lapor kepada kami agar kami tidak punya utang dan segera diserahkan, karena target menteri tahun ini selesai,” ujar Anita.
Anita mengatakan, hibah BMN ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta dapat mendorong pertumbuhan perekonomian di daerah dan merupakan bentuk tertib administrasi pengelolaan BMN di masing-masing daerah.
Dia juga berharap, pemerintah setempat dapat lebih meningkatkan kualitas pengelolaan kekayaan negara, serta memperjelas tanggung jawab terhadap pengoperasian dan pemeliharaannya. Dengan demikian, aset yang dihibahkan dapat memberikan pelayanan yang berkelanjutan.
“Selain itu, para penerima hibah dapat memanfaatkan dan mempergunakan barang tersebut sesuai peruntukan yang telah disepakati, dan bersama-sama dengan masyarakat, menjaga, memelihara sarana dan prasarana yang telah dibangun sehingga dapat berkelanjutan,” tukasnya. Sebagai informasi, Dirjen Cipta Karya Kemen-PUPR menyerahkan 741 aset senilai Rp 1,86 triliun kepada 224 penerima, yang terdiri dari 2 lembaga, 3 pemerintah provinsi, 45 pemerintah kota, dan 174 pemerintah kabupaten. (mga)
