“Apalagi kuenya masih di angan-angan. Kenapa sibuk ngurusin bagi kue? Nanti dulu dong. Itu gampang.” Aji Sofyan Effendi (Pengamat Ekonomi Unmul Samarinda)
SAMARINDA – Pemprov Kaltim dan Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar) disarankan tidak fokus pada pembagian participating interest (PI) 10 persen di Blok Mahakam. Pasalnya, masih ada yang lebih penting dibandingkan pembagian porsi PI tersebut.
Pengamat ekonomi dari Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, Aji Sofyan Effendi mengatakan, terdapat persoalan mendasar yang harus dipikirkan dan diselesaikan gubernur serta bupati. Sehingga pembagian PI itu perlu dikesampingkan terlebih dulu.
“Kita perlu mengesampingkan dulu skema pembagian itu. Apakah itu 33,5 persen dan 66,5 persen atau naik 40 persen dan 60 persen atau sama-sama 50 persen. Itu bisa dibicarakan,” katanya pada Metro Samarinda, Senin (12/11) kemarin.
Sofyan menyebut, persoalan penting yang harus segera diselesaikan Pemprov Kaltim dan Pemkab Kukar yakni membenahi Perusahaan Daerah (Perusda) Migas Mandiri Pratama (MMP) dan Perusda Mahakam Gerbang Raja Migas (MGRM).
“Mereka harus duduk satu meja dulu. Selesaikan administrasi PI. Administrasi PI itu banyak. Tidak semudah yang dipikirkan. Itu butuh waktu berbulan-bulan untuk menyelesaikannya,” ucap dia.
Alasannya, administrasi itu memiliki kaitan dengan Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) serta PT Pertamina. Sedangkan PI 10 persen sudah final. Karena diatur dalam Peraturan Menteri ESDM nomor 37 tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran PI 10 Persen pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi.
“Pemerintah pusat tidak mencampuri urusan pembagian 10 persen itu. Mau dibagi berapapun, itu urusan pemprov dan pemkab,” sebutnya.
Selain administrasi, kedua perusda itu diminta merampungkan rencana bisnis di Blok Mahakam. Penyusunan rencana pendapatan hingga pertanggungjawaban pengelolaan PI juga menjadi kewajiban perusda tersebut.
“Setelah itu klir. Barulah kita bicara berapa yang harus dikasih ke Kukar dan provinsi. Esensinya bukan persoalan pembagian 10 persen. Tetapi esensi dari PI ini, persiapkan dulu perusahaan itu supaya profesional. Itu yang lebih substansial daripada pembagian PI,” sarannya.
Sebelum itu, kedua perusda itu memiliki kewajiban membentuk anak perusda yang akan mengelola PI di Blok Mahakam. “Perkawinan antara MMP dan MGRM inilah yang akan menangani PI 10 persen. Saya tidak tahu, apa nama perusahaannya. Apakah sudah ada atau tidak? Setelah dikawinkan, di situlah rekening PI 10 persen itu digulirkan,” jelasnya.
Sofyan menyayangkan Kukar melalui Perusda MGRM yang baru beberapa bulan menyusun direksi dan komisaris. Padahal kebijakan pengelolaan PI telah berlangsung sejak beberapa tahun lalu. Sofyan berpendapat, lambannya progres itu disebabkan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan PI, lebih fokus pada pembagian porsi antara provinsi dan kabupaten.
“Artinya kita ini belum siap lahir batin menerima PI 10 persen ini. Belum lagi kita berbicara rencana bisnis. Berapa yang akan didapatkan perusda dan pemerintah daerah di bisnis minyak itu? Bagaimana perencanaan pengembangan industri hulu dan hilirnya? Ada enggak dokumen itu?” tanyanya.
Karena itu, dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unmul Samarinda itu heran dengan sejumlah pihak yang justru sibuk pada pembagian “kue” di Blok Mahakam. Sebab gambaran penyeluruh terkait pengelolaan PI itu belum rampung.
“Apalagi kuenya masih di angan-angan. Kenapa sibuk ngurusin bagi kue? Nanti dulu dong. Itu gampang. Pemprov dan pemkab bisa dengan mudah membaginya setelah ada kepastian pendapatan di PI 10 persen,” ujar Sofyan.
Dia mengaku, jika PI 10 persen di Blok Mahakam dikelola secara profesional melalui perencanaan bisnis yang mumpuni, maka akan menambah pendapatan asli daerah (PAD) Pemprov Kaltim dan Pemkab Kukar.
“Selama ini ada perusda yang enggak jelas memberikan kontribusi pada daerah. Hanya Bank Kaltim yang memberikan kontribusi PAD sekian miliar. Itu sudah bertahun-tahun. PI 10 persen ini, kalau dikelola dengan baik, akan menyaingi Bank Kaltim,” terangnya. (*/um)
