SANGATTA- Sistem Online Single Submission (OSS) yang dianggap mempercepat, disebut-sebut malah menghambat konsumen yang akan mengurus perizinan. Pasalnya, sistem daring ini memaksa konsumen untuk menerapkan program anyar tersebut secara otodidak. Tak semua warga yang akan membuat surat ijin usaha perdagangan (SIUP) dan tanda daftar perusahaan (TDP) mengetahui cara menggunakan program OSS tersebut. Pegawai Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) hanya memandu semampu yang mereka tahu.
“Saya tak bisa menggunakan sistem OSS tersebut. Seharusnya BPTSP yang membantu sampai selesai,” kata Aisyah, salah seorang warga yang kesal dengan sistem baru tersebut.
Lantas apa solusinya? Tak ada solusi yang diberikan. Konsumen harus menunggu tenaga yang mengetahui penggunaan sistem tersebut. “Saya saja ke Disperindag minta bantuan teman,” kata Suryani, salah seorang warga.
Ternyata, tak hanya warga saja yang kesulitan mengoperasikan sistem OSS tersebut. Pegawai BPTSP pun ikut kebingungan. Bahkan di antara mereka tak mengetahui cara memanfaatkan sistem OSS tersebut secara rampung.
“Kami hanya mengarahkan. Kalau seterusnya enggak tahu juga. Kami enggak ada pelatihan,” kata pegawai yang enggan namanya dikorankan.
Padahal layanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PBTSE) ini digadang-gadang bakal lebih mudah digunakan.
Hadirnya program OSS diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 2018. Ini merupakan upaya pemerintah dalam menyederhanakan perizinan berusaha dan menciptakan model pelayanan perizinan terintegrasi yang cepat dan murah, serta memberi kepastian.
Sebenarnya, sistem OSS ini sudah berlaku sejak Oktober 2017 sebagai pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Akan tetapi di Kutim, diterapkan sekira Bulan Agustus 2018. (dy)
