BONTANG – Balai Latihan Kerja (BLK) Bontang dinilai masih belum optimal dalam memberikan pelatihan kepada para pesertanya. Pasalnya, selain kekurangan SDM, sarana dan prasarana lain pun masih terbilang minim.
Komisi I DPRD Bontang berencana mengunjungi Pemprov Kaltim untuk menekan agar lebih perhatian terhadap BLK Bontang.
Ketua Komisi I Agus Haris mengatakan, BLK Bontang diminta mendata dan merumuskan kebutuhan serta kendala yang dimiliki. Selanjutnya, pihaknya akan mengagendakan rapat dengan memanggil perusahaan agar bisa berpartisipasi. “Yang kami proyeksikan yakni persiapan proyek Januari mendatang. Agar para pencari kerja sudah siap bekerja,” jelas Agus Haris.
Komisi I meminta Pemkot Bontang dan BLK untuk mempersiapkan tenaga terlatih untuk persiapan. Selain itu, Agus meminta ke pemprov mengembalikan pengelolaan BLK ke Pemkot Bontang. “Jika anggaran dari provinsi tak bisa dimaksimalkan dalam hal pemberian pelatihan maka serahkan saja ke Bontang,” ungkapnya.
Pengurus BLK Bontang, Jimmy mengatakan istruktur kerja di BLK Bontang hanya terdapat 2 orang. Yakni untuk welder dan listrik. PNS di sana hanya terdapat 7 orang dibantu tenaga kontrak sebanyak 9 orang.
Terkait pelatihan kerja, Jimmy menyatakan 2018 ini sudah terdapat 4 angkatan untuk welder dan listrik, serta 2 angkatan untuk otomotif. Satu angkatan terdiri dari 16 orang. Terhitung sebanyak 160 peserta sudah mengikuti pelatihan di BLK. “Beberapa sudah terdata bekerja,” ujarnya.
Dirincikan bahwa sebanyak 3 orang sudah bekerja di Pertamina, kontraktor PT Pama sebanyak 6 orang, dan 7 orang bekerja di Indominco. “Semuanya yang ikut pelatihan welder dan otomotif, sementara listrik sudah bekerja sebanyak 6 orang,” terang dia. (mga)
