BONTANG – Anggota Komisi I DPRD Bontang, M Irfan mengimbau perusahaan tidak menjadikan wabah Covid-19 sebagai alasan tidak membayarkan tunjangan hari raya (THR) keagamaan. Mengingat pemberian THR ini sifatnya wajib,
“Jangan sampai ada perusahaan yang memanfaatkan kondisi ini, yang sebenarnya sehat pura-pura sakit,” ungkapnya.
Karena menurutnya, sebelum mewabahnya virus ini, karyawan telah mendapatkan surat perintah kerja atau kontrak kerja. Dengan begitu, perusahaan telah menghitung budget yang akan dikeluarkan untuk karyawannya, meliputi gaji dan tunjangan.
“Perusahaan harus memberikan hak-hak karyawan,” ucapnya.
Dia juga sepaham dengan Surat Edaran yang dikeluarkan Kementerian Ketenagakerjaan yang menyebutkan, jika perusahaan tidak dapat membayar THR pada waktu yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan undang-undang, solusi atas persoalan tersebut hendaknya diperoleh melalui proses dialog antara pengusaha dan pekerja. Proses dialog tersebut dilakukan secara kekeluargaan, dilandasi laporan keuangan internal perusahaan yang transparan dan iktikad baik. Sehingga nantinya karyawan dapat memahami kondisi perusahaan dan perusahan juga memahami hak karyawan.
“Kalau seandainya ada keterlambatan disebabkan adanya perusahaan yang belum cair invoice-nya atau seperti apa, maka itu bisa mundur dengan catatan harus ada informasi atau ada solusi dengan karyawan,” katanya.
Politisi Partai Amanat Nasional ini mengatakan, pihaknya sebagai pengawas ketika menemukan atau menerima laporan adanya perusahaan yang belum membayarkan kewajibannya tersebut, tentu akan menindaklanjuti kasus itu. Mulai dari mencari tahu alasan belum membayarkan hak karyawannya. Hingga akhirnya mendapatkan solusi pembayaran.
“Kami mengimbau perusahaan agar selalu taat aturan, segala hak dan kewajiban harus dipenuhi, begitu juga dengan pemerintah agar selalu mengingatkan perusahaan yang sekiranya ada kendala,” imbaunya.(*)
