“Tengkulak itu jelas membeli di bawah harga yang ditentukan pemerintah. Begitu mereka jual ke perusahaan, itu sesuai ketetapan pemerintah. Karena mungkin tengkulak ini sudah ada pola kemitraan”. Edy Setiawan, Ketua Komisi II DPRD Kaltim
SAMARINDA – Harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit sedang turun drastis. Di tingkat petani, dihargai Rp 400 per kilogram (kg). Harga tersebut dinilai merugikan petani karena tidak sebanding dengan pengeluaran.
Padahal periode Juni 2018, pemerintah telah menetapkan harga TBS kelapa sawit Rp 1.548,19 per kg. Selisih harga tersebut dikeluhkan sebagian besar petani sawit di sejumlah wilayah di Kaltim.
Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Edy Kurniawan mengatakan, harga TBS kelapa sawit yang merosot tajam itu disebabkan petani belum membangun kemitraan dengan perusahaan minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO). Bagi petani yang telah bermitra, harga jualnya masih sejalan dengan keputusan pemerintah.
“Kebun-kebun swadaya masyarakat, selama ini banyak yang tidak bermitra dengan perusahaan. Misalnya di Paser itu, petani menjual kelapa sawit pada koperasi. Harganya tidak sesuai,” ucapnya, Selasa (27/11) kemarin.
Dia berpendapat, penyelesaian masalah itu dapat dilakukan dengan meningkatkan kontrol pemerintah daerah. Tujuannya, perusahaan dan petani swadaya diminta membangun kemitraan.
Setelah kerja sama itu terbangun, maka perusahaan akan mengikuti harga TBS yang telah ditetapkan pemerintah. Selain itu, kemitraan itu akan mengikis permainan perantara.
“Tengkulak itu jelas membeli di bawah harga yang ditentukan pemerintah. Begitu mereka jual ke perusahaan, itu sesuai ketetapan pemerintah. Karena mungkin tengkulak ini sudah ada pola kemitraan,” katanya.
Penjualan di tangan kedua itu tidak terlepas dari sistem pembelian yang diterapkan perusahaan. Umumnya, pengusaha tidak langsung membayar kelapa sawit yang dibeli pada petani.
Sementara tengkulak, langsung membayar kelapa sawit yang dibeli pada kelompok swadaya itu. Hal ini diminati para petani karena dianggap cepat mendapatkan uang untuk kebutuhan sehari-hari dan menutupi pengeluarkan selama masa panen.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan itu menyarankan pemerintah daerah agar menegur perusahaan yang membeli kelapa sawit di tangan kedua. Pemerintah diharapkan dapat mengurai masalah-masalah yang beragam itu.
“Masalah ini kompleks. Di satu sisi ada kesalahan perusahaan. Di sisi lain perusahaan tidak merangkul semua petani swadaya. Perusahaan membeli kelapa sawit di kebun-kebun besar,” bebernya.
Dia menyarankan pemerintah provinsi mengingatkan seluruh wali kota dan bupati agar mendorong percepatan pola kemitraan tersebut.
“Dalam waktu dekat, supaya masalah ini dapat diredam, bupati dan wali kota harus menyurati perusahaan, agar ada kemitraan. Karena perusahaan minyak sawit ini yang bermasalah. Mereka tidak mau membeli dari petani kalau tidak ada kemitraan,” imbuhnya. (*/um)
