“Sanksi dan evaluasi jangan hanya sampai pada PT ABN. Tapi harus jadi bahan untuk mengevaluasi perusahaan pertambangan yang lain juga. Terutama yang menambang di bawah radius 500 meter dari pemukiman”. Baharuddin Demmu (Anggota DPRD Kaltim).
SAMARINDA – Bencana tanah longsor yang terjadi di Jalan Kawasan, RT 09, Kelurahan Jawa, Kecamatan Sangasanga, Kutai Kartanegara, sebagai dampak dari kegiatan pertambangan PT Adimitra Baratama Nusantara (ABN) pada akhir pekan kemarin, mestinya jadi pelajaran bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap izin pertambangan di Kaltim.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu menilai, kasus tanah longsor yang terjadi di Sangasanga menjadi tamparan keras bagi pemerintah, terutama Gubernur Kaltim Isran Noor yang menyebut insiden tersebut bukan akibat dari kegiatan pertambangan PT ABN.
Begitupun dengan pernyataan Isran yang menyebutkan, jika lokasi pertambangan PT ABN berjarak di atas 200 meter dari pemukiman warga, telah terbukti salah. Sebab, hasil investigasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim dan Inspektur Tambang, longsor terjadi sebagai dampak pertambangan PT ABN.
Atas dasar itu, ia menyarankan agar Gubernur Isran meralat sikap dan pernyataannya bahwa insiden tanah longsor di Sangasanga bukan karena dampak kegiatan tambang dan memiliki radius di atas 200 meter.
“Terbukti penyebab longsor adalah PT ABN. Dan PT ABN sudah bertanggung jawab, katanya. Sanksinya menutup PIT I West sebelah barat yang jadi lokasi longsor. Dan menurut saya, pejabat publik harus hati-hati dalam menyampaikan pernyataan,” tutur dia, Selasa (4/12) kemarin.
Menurutnya, yang paling terpenting dari persoalan yakni bagaimana pemerintah menjadikan momen itu untuk mengevaluasi izin-izin pertambangan di Kaltim.
“Sanksi dan evaluasi jangan hanya sampai pada PT ABN. Tapi harus jadi bahan untuk mengevaluasi semua perusahaan pertambangan. Terutama yang menambang di bawah radius 500 meter dari pemukiman,” serunya.
Sebagaimana Undang-Undang (UU) nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba), UU nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Hidup, radius kegiatan pertambangan harus di atas jarak 500 meter dari pemukiman. “Dalam konteks aturan itu, PT ABN telah melanggarnya,” kata politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.
Ia menyebut, PT ABN hanya satu bagian dari perusahaan pertambangan yang beraktivitas dekat dengan pemukiman atau kampung-kampung rakyat. Karena, kondisi serupa juga dilakukan perusahaan yang lain.
“Ini yang harus dievaluasi dan disetop oleh Dinas ESDM Kaltim. Jangan lagi menunggu ada bencana, ada longsor dan sebagainya baru melakukan evaluasi,” imbuhnya.
Pemerintah seharusnya bisa melakukan upaya pencegahan dini. Di antaranya, menjatuhkan sanksi tegas bagi setiap perusahaan yang melanggar UU nomor 4 tahun 2009 tentang Minerba. “Selain karena membahayakan masyarakat, apa yang dilakukan perusahaan juga tidak ramah lingkungan,” ujarnya.
Kata dia, yang perlu diperjelas Dinas ESDM Kaltim terhadap PT ABN yakni bentuk tanggung jawab real perusahaan. “Tanggung jawab dari perusahaan terhadap masyarakat ini apa aja. Lalu keharusan sanksi terhadap perusahaan juga seperti apa? Itu juga harus dibuka,” tanya dia.
Selain itu, wujud pertanggung jawab PT ABN yang dimaksud apakah hanya memperbaiki kerusakan jalan, atau juga mengganti setiap kerugian masyarakat yang ditimbulkan dari dampak bencana tersebut.
“Kalau seperti itu, ya harus dihitung kerugian sosial yang ditimbulkan. Jalan iya. Lalu rumah warga yang rusak. Itu harus dipublikasikan secara menyeluruh, sehingga bisa menjadi pelajaran bagi semua perusahaan agar tidak sembarangan melakukan pertambangan,” serunya.
Ia meminta, agar pemerintah dan perusahaan lebih selektif mengeluarkan izin maupun mengawasi kegiatan pertambangan. Jangan hanya karena ada batu bara di suatu lokasi, lalu mengabaikan dampak lingkungannya.
“Ya, jangan karena di lokasi itu ada batu bara, terus langsung main nambang aja. Perusahaan harus memperhatikan jarak pemukiman dengan tambang, serta dampak lainnya,” ujarnya.
DEWAN BUKA KEMUNGKINAN BENTUK PANSUS
Baharuddin Demmu memandang, DPRD Kaltim ada baiknya membentuk panitia khusus (pansus) yang melakukan evaluasi terhadap izin-izin pertambangan di Kaltim.
Tak hanya itu, pimpinan dewan seharusnya sudah bisa melayangkan sikap yang lebih tegas lagi. Misalnya dengan hak angket atau hak interpelasi. Karena kebijakan pertambangan telah banyak menimbulkan masalah.
“Tapi lagi-lagi setiap fraksi punya pandangan berbeda melihat persoalan ini. Kalau saya sih, akan minta ke Fraksi PAN, kalau tidak pansus, ya hak angket,” ujarnya.
Menurut dia, hak angket bukan sesuatu yang tabu untuk disuarakan. Sebab, itu adalah hak dewan untuk bertanya kepada pemerintah. Mengingat kebijakan perizinan yang dikeluarkan pemerintah telah memberikan dampak dan ancaman yang luar biasa bagi lingkungan dan masyarakat.
“Sehingga itu boleh-boleh saja. Kalau di fraksi saya, saya akan suarakan itu. Saya melihat, seperti lubang tambang sampai sekarang tidak selesai. Pemerintah harus mengakui itu,” tuturnya.
Sebagai wujud protesnya kepada pemerintah, pada sidang paripurna belum lama ini, Baharuddin bahkan melayangkan interupsi kepada pemerintah. Dalam kesempatan itu, ia mengingatkan tanggung jawab pemerintah terhadap berbagai masalah tambang di Kaltim.
“Seperti di Biduk-Biduk, Berau, itu ada Pabrik Semen. Saya mengingatkan pemerintah, jangan sampe terjadi kasus lubang tambang seperti yang terjadi di beberapa daerah lain di Kaltim,” imbuhnya.
Bagi dia, jika memang pemerintah merasa sudah tidak mampu mengawasi lubang-lubang tambang di Kaltim, maka sebaiknya pemerintah terbuka dan jujur terhadap hal itu.
“Lihat aja, anak meninggal di lubang tambang, terus tanah longsor. Inikan bencana yang terus terjadi akibat masalah tambang. Sementara tidak ada upaya konkrit dari pemerintah,” tukasnya.
Kepada media ini, pria yang pernah berhimpun di Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim ini juga menyikapi rencana Pemprov Kaltim meningkatkan fungsi pengawasan melalui Inspektur Tambang.
Kata dia, jika benar Pemprov Kaltim menunjuk setiap Inspektur Tambang untuk mengawasi beberapa izin usaha pertambangan (IUP), maka sebaiknya pemerintah atau Dinas ESDM Kaltim selaku instansi yang bertanggung jawab, menyampaikan rencana itu secara terbuka pada masyarakat.
“Kalau pernyataan itu serius, maka kita minta Kepala Dinas ESDM menyampaikan setiap inspektur itu mengawasi tambang apa saja. Keluarkan dan publikasikan. Kalau tidak, ya bohong-bohongan aja itu. Itu pasti nggak jalan,” tandasnya. (drh)
