Kaltim-Kaltara Minim Wakil, Kerja Tak Maksimal

Berdasarkan data yang Badan Pusat Statistik (BPS), pada periode Januari-Agustus 2016, Kalimantan Timur (Kaltim) merupakan penyumbang devisi terbesar ketiga di Indonesia. Sedangkan Kalimantan Utara (Kaltara) penyumbang terbesar ke-23.

Jika digabung, total sumbangan Kaltim-Kaltara untuk devisa negara mencapai USD 9,254. Unggul jauh atas ibu kota Jakarta dan provinsi lainnya di Indonesia.

Meski Kaltim-Kaltara banyak “menyumbang”, namun siapa sangka pembangunannya tak maksimal. Jalan trans tidak layak pakai, perbatasan tertinggal, pembangunan tidak merata. Ironis memang.

Di tengah kondisi infrastruktur yang memprihatinkan, jumlah wakil rakyat di DPR RI sangat minim. Ada delapan wakil Kaltim di Senayan, sebutan untuk kantor DPR RI. Ditambah empat anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Itupun mengurusi dua provinsi.

Delapan anggota dewan itu pun tidak cukup untuk mengisi semua komisi. Pasalnya, jumlah komisi di DPR RI sebanyak 11. Celakanya lagi, tak satupun yang duduk di komisi V yang membidangi masalah infrastruktur.

Padahal, komisi itu sangat strategis dalam menampung aspirasi masyarakat Kaltim-Kaltara, yang mengeluhkan kerusakan jalan-jalan dan jembatan-jembatan. Di mana, itu semua menjadi kewenangan pusat.

Mulai dari jalan Batu Aji-Kuaro yang berada di perbatasan Kaltim-Kalimantan Selatan (Kalsel), poros Samarinda-Bontang, poros Bontang-Sangatta, hingga ke utara kondisinya mengenaskan. Banyak kecelakaan lalu lintas (lakalantas) terjadi di sana.

Anggota DPR RI Dapil Kaltim-Kaltara, Hadi Mulyadi membenarkan tak ada satu pun di antara mereka yang menduduki komisi V. Sehingga, banyak aspirasi masyarakat Kaltim terkait infrastruktur yang tidak terpenuhi.

“Penempatan komisi itu kebijakan internal fraksi. Sedikit mengkhawatirkan, karena kami pun sulit bicara infrastruktur. Karena bukan bidang kami. Tapi di sisi lain, aspirasi masyarakat begitu banyaknya akan keluhan kerusakan jalan dan jembatan itu,” kata Hadi.

Senada dikatakan Hetifah Sjaifudian. Dia yang kini menempati komisi II DPR RI sedikit kesulitan melakukan lobi-lobi memperjuangkan aspirasi masyarakat Kaltim. Sekadar informasi, di periode lalu politisi Golkar itu berada di komisi V.

“Kalau dulu waktu saya di komisi V, ada aspirasi, baik dari saya langsung ataupun dari teman-teman anggota dewan asal Kaltim, saya langsung sampaikan. Kalau sekarang, main titip saja,” ujarnya.

Kendati demikian, Hetifah meminta masyarakat Kaltim-Kaltara tidak berkecil hati. Dia bersama tujuh anggota DPR RI lainnya terus berjuang agar Kaltim mendapatkan porsi pembangunan infrastruktur memadai di APBN. Salah satunya dengan memperjuangkan kuota penambahan kursi. (gun)

Komisi V DPR RI

Berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor: 3/DPR RI/IV/2014-2015 tentang Penetapan Kembali Mitra Kerja Komisi-Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019, tanggal 23 Juni 2015, ruang lingkup dan pasangan kerja Komisi V adalah sebagai berikut:

Ruang Lingkup

Infrastruktur

Perhubungan

Pasangan Kerja

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Kementerian Perhubungan

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)

Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional

Badan Penanggulangan Lumpur Sidoardjo (BPLS)

Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS)

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi)

Penyumbang Devisa Terbesar

Provinsi                                  Nilai

Jawa Barat                              USD 16,6 Miliar

Jawa Timur                            USD 12,5 Miliar

Kalimantan Timur              USD 8,8 Miliar

Riau                                        USD 8,4 Miliar

Jakarta                                    USD 7,4 Miliar

Kepulauan Riau                     USD 6,1 Miliar

Banten                                    USD 5,9 Miliar

Sumatera Utara                     USD 4,8 Miliar

Jawa Tengah                          USD 4,2 Miliar

Kalimantan Selatan               USD 3,1 Miliar

Lampung                                USD 1,8 Miliar

Sumatera Selatan                  USD 1,2 Miliar

Jambi                                      USD 1,2 Miliar

Papua Barat                           USD 1,2 Miliar

Nusa Tenggara Barat            USD 1,1 Miliar

Papua                                     USD 1 Miliar

Sumatera Barat                     USD 903,5 Juta

Sulawesi Tenggara                USD 876,3 Juta

Kepulauan Bangka Belitung USD 734,4 Juta

Sulawesi Selatan                   USD 719,1 Juta

Sulawesi Utara                      USD 675,7 Juta

Sulawesi Tengah                   USD 595,3 Juta

Kalimantan Utara               USD 454,3 Juta

Bali                                          USD 325,2 Juta

Kalimantan Barat                   USD 322,1 Juta

Yogyakarta                             USD 211,6 Juta

Sulawesi Barat                       USD 203,5 Juta

Sulawesi Utara                      USD 106,9 Juta

Bengkulu                                USD 89,6 Juta

Maluku                                   USD 43,2 Juta

Aceh                                        USD 34,9 Juta

Maluku Utara             USD 20,3 Juta

Nusa Tenggara Timur           USD 18,7 Juta

Gorontalo                               USD 0

Keterangan: Nilai Ekspor Berdasarkan Asal dan Muat Barang Januari-Agustus 2016

Sumber: BPS Pusat