SANGATTA – Pelabuhan Kutim yang kerap disebut Kenyamukan berganti nama menjadi Pelabuhan Kudungga. Hal itu dikatakan Wakil Bupati Kutim, Kasmidi Bulang. Kudungga kata dia, adalah nama Raja Kutai pertama. Proyek tahun jamak tersebut ditargetkan rampung pada 2019 mendatang.
Pelabuhan yang terletak di Sangatta Utara itu dijadwalkan akan diresmikan langsung oleh Gubernur Kaltim Isran Noor. Namun karena bersamaan dengan kegiatan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VI Kaltim, maka rencana tersebut kembali ditunda hingga awal tahun nanti.
“Rencananya pak gubernur kemarin mau meresmikan, tetapi jadwalnya bertabrakan, sehingga dibatalkan. Namun namanya akan tetap Kudungga,” kata Kasmidi.
Sebagai upaya untuk mengenang sejarah Raja Kutai pertama di nusantara yakni Kudungga, nama tersebut sengaja dipilih. Terlebih sebelumnya sejumlah bangunan layaknya RSUD, stadion, hingga kapal perang milik Pemkab Kutim juga telah diberi nama yang sama. “Di Kutim ciri khasnya seperti itu, memang mau diberi nama Kudungga semua,” ujarnya.
Tidak hanya itu, ia meminta Dinas Perhubungan (Dishub) Kutim, serius dalam mengupayakan penyelesaian pembangunan pelabuhan.Terutama soal causeway, karena hal ini berdampak pula pada pembangunan fasilitas lainnya.
Pemkab Kutim yang nantinya akan bertanggung jawab pada pembangunan sisi darat pun telah melakukan tugasnya. Dengan membuat jalan menuju kawasan pelabuhan. Melakukan pembebasan lahan untuk kawasan perkantoran, cargo hingga ruang tunggu pelabuhan.
“Karena tidak dimulainya pembangunan, ada alokasi multiyears di Dishub maupun Dinas Pekerjaan Umum (DPU) untuk mendukung pembangunan Pelabuhan Kenyamukan yang tidak bisa diserap. Potensi ekonomi pun berlalu begitu saja,” ungkapnya.
Sementara itu Kadishub Kutim Ikhsanuddin Syerfi mengatakan, pihaknya terus mendesak Kemenhub RI agar segera merealisasikan causeway. Namun, karena ada perubahan Rencana Induk Pelabuhan Sangatta (RIPS), sehingga harus menunggu proses perubahan rampung. Imbasnya, alokasi APBN 2018 untuk pembangunan causeway pun tak bisa terserap.
“RIPS dan DED sudah mendapat persetujuan di Kementerian. Kemungkinan Desember sudah bisa proses lelang. Januari 2019, sudah masuk proses pekerjaan dan ditargetkan causeway rampung dalam dua bulan,” papar Ikhsanuddin.
Usulan menggunakan anggaran daerah untuk penyelesaian causeway, menurut Ikhsanuddin, pernah dikonsultasikan ke Kementerian Perhubungan. Namun tidak diperbolehkan. Karena akan terjadi tumpang tindih aset, antara pusat dan daerah.
“Jadi bukan mangkrak. Tapi, sedang terus diproses di pemerintah pusat soal rencana pembangunan causeway,” tutupnya. (*/la)
