BONTANG – Beberapa pekan ini, warga Bontang banyak mengeluhkan gas elpiji 3 kilogram (kg) yang sulit ditemui. Jika pun ada, dalam sekejap saja, pasti ludes. Perlu perjuangan untuk mendapatkan elpiji melon tersebut. Antrean ibu-ibu rumah tangga pun kadang terlihat di sejumlah pangkalan gas. Beberapa tempat yang masih menjual elpiji pun kini jadi tempat tongkrongan baru. Cuaca terik ataupun hujan tidak jadi halangan. Misinya cuma satu, bisa dapat gas.
Untuk mengantisipasi kelangkaan, pembelian elpiji 3 kg diperketat. Pemilik pangkalan mewajibkan pembeli gas membawa kartu keluarga (KK). Cara pembelian seperti demikian sejatinya sudah berlaku di pangkalan pada sejumlah daerah.
Seperti salah satu pangkalan dari agen PT Akawi yakni Toko Mega Buana, yang mengharuskan pembelinya membawa fotokopi KK jika hendak membeli gas sebagai antisipasi kecurangan pengecer.
Dari fotokopi KK yang dibawa pembeli pun, ia kumpulkan untuk data laporan pembeliannya. Selain itu, nama dalam KK tersebut ia catat. “Jadi bisa ketahuan kalau datang dua kali dengan KK yang sama, tidak saya jual lagi,” jelas Indo Upe pemilik pangkalan Toko Mega Buana, di Jalan Pelabuhan,Tanjung Laut Indah, Rabu (26/12) kemarin.
Aturan tersebut, lanjutnya sudah berjalan sekira 6 bulanan. Sebelumnya, ia sempat menerapkan aturan membawa fotokopi KTP bagi pembeli. Namun ternyata dengan KTP masih mudah dicurangi. Mengingat dalam satu rumah terdapat 5 KTP. “Kalau KK hanya satu, jadi tidak bisa dicurangi. Soalnya banyak calo pengecer yang pintar-pintar,” ujarnya.
Sejauh ini, syarat tersebut cukup efektif. Bahkan, dirinya cukup heran dengan isu kelangkaan gas elpiji yang menyeruak di Bontang. Mengingat setiap hari, agen selalu mengirim pasokan gas sebanyak 115 sampai 120 tabung. “Yang bawa KK itu untuk pembeli di luar sini (luar wilayah tokonya, Red.) kalau tetangga di sini saya kenal maka tak perlu bawa KK. Bahkan dari Loktuan juga ada orang cari ke toko saya,” ungkap Indo.
Sementara itu Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni mengusulkan penjualan gas elpiji 3 kg dilakukan secara tertutup. Pasalnya, tabung melon tersebut seharusnya hanya boleh dibeli oleh masyarakat yang menunjukkan kartu miskin. “Kalau sudah salah sasaran, berapa pun banyaknya stok tidak akan tercukupi,” kata Neni.
Ternyata, lanjutnya kelangkaan elpiji melon bukan hanya di Bontang, tetapi di beberapa wilayah di Kaltim. Khusus Bontang, Neni sudah minta 5.000 tabung untuk operasi pasar di beberapa tempat. “Memang masih ada orang kaya yang pakai gas 3 kg,” ujarnya.
Padahal menurutnya, pelaku UMKM yang omzet per harinya mencapai Rp 800 ribu dilarang menggunakan tabung melon. Mereka harus menggunakan tabung non subsidi. Makanya, Neni menyebut perlu dibuat regulasi larangan termasuk sanksinya yang diatur dalam Perwali.
Ke depan, pihaknya akan lebih selektif. Kalau di kota lain ada UMKM besar gunakan gas melon maka langsung disita. Dan Neni bakal menerapkan agar hak-hak orang miskin tidak berkurang. Apalagi dengan adanya jargas bisa mengurangi penggunaan tabung melon. “2019 jargas harus selesai semuanya,” tutupnya. (mga)
