PARA ketua RT di wilayah pesisir Bontang meyakini Pemilu 2019 berjalan aman. Meski dianggap rawan oleh Bawaslu Bontang, ketua RT yang juga merangkap sebagai ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) berpedoman pada Pilgub 2018 lalu.
“Saya sendiri menjadi ketua KPPS,” jelas Ketua RT 17, Kelurahan Bontang Lestari, yang tinggal di Pulau Tihitihi, Muslimin.
Kata dia, Pilgub 2018 lalu berjalan aman dan damai. Padahal, pengawas TPS yang direkrut Panwaslu Bontang (saat itu masih ad hoc) bukan berasal dari Pulau Tihitihi. “Ada satu warga Tihitihi hanya jadi saksi,” ujarnya.
Pengawas TPS juga tak menginap di pulaunya, tetapi datang pagi-pagi pada hari pemungutan suara.
Disinggung mengenai dugaan money politic di pesisir, Muslimin menyangkalnya. Tetapi, memang banyak caleg DPRD Bontang yang melakukan sosialisasi. “Alhamdulillah tak ada pelanggaran saat pemilihan (Pilgub) sebelumnya. Tapi, pemilu ini agak sulit karena ada lima surat suara serta tak ada gambar caleg,” ungkapnya.
DPT Tihitihi sebanyak 172 juga masih ada tambahan 5 pemilih yang tak masuk DPT. Muslimin mengaku butuh sosialisasi bagi warganya jelang Pemilu 2019. “Warga saya banyak yang buta aksara. Khawatir pencoblosannya dianggap tidak sah,” aku Muslimin.
Senada dengannya, Ketua RT 30 Pulau Melahing, Nasir mengungkapkan tak ada warganya yang menjadi pengawas TPS. Ia pun tak tahu info rekrutmen pengawas TPS yang dibuka oleh Bawaslu Bontang. “Tahun lalu (Pilgub) pemilihan di Melahing berjalan aman,” kata Nasir.
Pun Ketua RT 03 Guntung yang berlokasi di Pulau Gusung, Udin. Pengawas TPS biasanya berasal dari luar Pulau Gusung. Tetapi, ada yang bermalam di Pulau Gusung sehari sebelum hari pemungutan suara. “Di Gusung itu aman-aman saja kalau pemilu,” tuturnya.(mga/far/k15/kpg)
