SAMARINDA–Sekitar dua tahun lalu, tepatnya akhir tahun 2017, Pemkot Samarinda berhasil merelokasi 117 kepala keluarga (KK) yang tinggal di bantaran Sungai Karang Mumus (SKM) sisi kiri Jembatan S Parman. Warga dipindahkan ke Lubuk Sawah, Kelurahan Mugirejo, Samarinda Utara.
Sebagian besar warga bersedia. Pasalnya, warga boleh membangun rumah di lahan tersebut dengan syarat membayar setiap bulan Rp 500 ribu kepada pemilik tanah selama lima tahun. Setelah itu, tanah menjadi hak milik warga.
Bahkan, hasil mediasi warga yang meminta agar di lokasi pemindahan disediakan listrik. Ini sudah dikoordinasikan pemkot dengan pihak PT PLN. Bahkan, pihak PLN pernah mengecek lokasi dan mengukur jarak dengan trafo terdekat.
Sayangnya, pemasangan jaringan listrik tidak juga terlaksana. Pasalnya, pihak PLN tidak bisa asal membuka jaringan baru. Persyaratan masuknya aliran listrik yakni jalan sudah terbuka dan bangunan harus ada minimal 60 persen dari jumlah yang akan dibangun. Sehingga proses tersebut tidak berjalan.
Kini dua tahun berselang. Kaltim Post pun menyambangi lokasi pemindahan di Lubuk Sawah itu. Ternyata, PLN belum mengalirkan listrik ke sana. Tak heran, baru tujuh rumah yang terbangun. Selama ini, penerangan hanya menggunakan generator set (genset) 500 watt. Sehingga sangat tidak memadai.
Menurut warga, Kasma, selama dua tahun bermukim di lokasi tersebut. Mereka sempat menggunakan penerangan ala kadarnya. Hingga akhirnya memutuskan iuran membeli genset tersebut. Meskipun genset hanya dapat memberi penerangan untuk ketujuh rumah tersebut.
“Warga yang lain tidak berani membangun. Mereka takut listrik tidak masuk. Makanya banyak yang menunda membangun rumah,” ujarnya.
Selama dua tahun ini, keluhan warga bukan hanya listrik. Warga juga kesulitan air dan harus membeli. Bahkan, jalan masuk rusak. Sedangkan dahulu pemkot menjanjikan memfasilitasi masalah listrik dan jalan. “Kami sudah bertemu Pak Jaang (Wali Kota Samarinda). Tapi, beliau mengira listrik sudah masuk. Padahal belum,” ungkap dia.
Dikonfirmasi terpisah, Sekretaris Kota (Sekkot) Samarinda Sugeng Chairuddin mengaku baru mendengar hal ini. “Nanti saya cek. Laporannya belum masuk ke saya,” singkatnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPRD Samarinda Suparno turut prihatin akan hal ini. Dia menyarankan agar pemkot proaktif. Apalagi relokasi sudah berlangsung dua tahun dan ini merupakan kemauan pemerintah.
Pemerintah harus mendorong PLN. Wajar jika warga tidak membangun, tidak ada kejelasan. Tetapi, jika proses pemasangan listrik bersamaan dengan warga membangun rumah. Pasti jumlah bangunan memenuhi syarat. “Saya yakin, kalau di sana dialiri air dan listrik. Kawasan itu pasti ramai permukiman. Tapi, jangan sampai tumbuh perkampungan baru listrik disiapkan,” ucapnya.
Dia tidak menampik, kawasan Samarinda Utara berpotensi menjadi kawasan permukiman untuk beberapa tahun ke depan. Penyebaran penduduk diyakini banyak ke kawasan tersebut. “Apalagi sudah ada bandara. Pemerintah harus melihat ke sana. Pemkot diharapkan dapat menyediakan fasilitas yang dibutuhkan masyarakat,” tutupnya. (*/dq/kri/k8/kpg)
