BONTANG – Penerimaan pajak Badak LNG tidak sepenuhnya dilakukan di Kota Bontang, Kalimantan Timur (Kaltim). Pasalnya, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan gas ini juga terdaftar di Provinsi DKI Jakarta.
Dengan begitu, pajak dari Badak LNG juga diterima Jakarta. Padahal aktivitas perusahaan lebih banyak dilakukan di Kota Taman selama puluhan tahun silam.
Dikutip dari laman resmi Humas Pemprov Kaltim, Gubernur Kaltim Isran Noor mengatakan hingga saat ini masih banyak perusahaan besar yang aktif di Kaltim, namun NPWP mereka masih terdaftar di Jakarta maupun provinsi lain. Sehingga penerimaan pajak perusahaan itu masuk ke provinsi yang terdaftar di NPWP mereka.
“Kami minta perusahaan-perusahaan bisa mengalihkan NPWP mereka ke daerah ini. Insyaallah tidak rugi. Apalagi, karyawan perusahaan besar, mulai Pertamina, Badak LNG hingga KPC semua jumlahnya ribuan orang. Tentu, tidak membuat rugi perusahaan. Mudahan ini bisa terwujud,” tegasnya.
Hal ini disampaikan Isran usai memberikan arahan kepada perusahaan penyedia BBM dan Wajib Pungut Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Kaltim di Jakarta, Senin (29/4/2019).
Dia meminta agar NPWP setiap perusahaan besar yang beraktivitas di Kaltim bisa masuk ke Kaltim. Dengan demikian, perusahaan berkontribusi mendukung peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) di Kaltim.
“Kami minta bisa masuk ke daerah. Artinya, NPWP perusahaan itu dipindahkan saja ke Kaltim. Saya yakin perusahaan tidak akan rugi,” kata Isran Noor.
Keinginan pemerintah daerah agar NPWP perusahaan terdaftar di daerah tidak lain agar distribusi penerimaan pajak itu lebih adil.
Terpisah, Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni mengatakan hal tersebut sudah sejak lama diusulkan Pemkot Bontang. Meski demikian, saat Badak LNG sudah membayar pajak langsung ke pemkot, yakni PPJ non-PLN dan air bawah tanah.
“PPH 21 masih ke pusat. Juga pajak PBB pabrik ke pusat, dulu sekitar Rp 60 miliar dan dikembalikan ke pemkot sebanyak 60 persen atau sekitar 40 milyar,” ujarnya.
Dia menambahkan, kegiatan Badak LNG masuk kegiatan hulu. Ini yang membuat Pemkot Bontang menyurati SKK Migas agar menjadi kegiatan hilir. Sehingga pajaknya masuk ke Kota Taman.
“Untuk ini Peraturan Menteri ESDM harus dirubah dari kegiatan hulu menjadi hilir,” imbuhnya.
Dikonfirmasi, Senior Manager Corporate Communication Badak LNG, Busori S mengakui jika NPWP Badak LNG tidak hanya terdaftar di Jakarta. Akan tetapi juga di Bontang.
“Hal tersebut bisa dicek ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bontang,” tutupnya. (mam)
