Pemkot menggulirkan wacana akuisisi BPR Bontang Sejahtera. Kalangan DPRD menyebut perlu kehati-hatian dalam pembahasan raperda.
BONTANG – Tim Asistensi Peraturan Daerah Pemkot Bontang sedang membahas wacana akuisisi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bontang Sejahtera. Agar terpisah dari induknya, yakni Perusda Aneka Usaha dan Jasa (AUJ).
Kabag Sosial dan Ekonomi Setkot Bontang Aguswati mengatakan, akuisisi ini sesuai regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pun demikian dengan PP 54/2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). “Jadi, sesuai regulasi, BPR itu harus berdiri sendiri. Sebab beda dengan BUMD,” kata Aguswati.
Naskah akademik untuk akuisisi ini dibuat sejak tahun lalu. Sementara kajian tentang pemisahan dengan Perusda AUJ baru rampung tahun ini. Ia menuturkan, nantinya ada perubahan nama pada struktur BPR baru.
“OJK memang menyarankan harus memakai nama baru dan tidak boleh mendirikan BPR baru. Sebab, pendirian BPR itu ketat banget. Jadi, BPR yang telah ada harus dikembangkan,” tuturnya.
Secara otomatis, struktur BPR nantinya berubah karena langsung di bawah Bidang Sosial dan Ekonomi Setkot Bontang. Meskipun demikian, modal dan aset tidak mengalami perubahan.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Rustam HS mengatakan, pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) terkait pembentukan BPR Taman Mandiri tidak boleh gegabah. Perlu kehati-hatian sehubungan dengan wacana inisiatif Pemkot Bontang tersebut.
“Yang mau dibahas ini ialah yang memang barang sakit. Barang sakit ini dalam kasus induk perusahaannya. Kami (Komisi II DPRD) prinsipnya tetap sesuai prosedur yang ada,” kata Rustam.
Politikus Partai Golkar ini membenarkan kajian akademik dan draf raperda sudah ada. Namun, sejauh ini pembahasan masih sebatas diskusi. Belum menyentuh isi draf tersebut. “Kalau memang pembahasan tidak selesai tahun ini, kami luncurkan ke prolegda tahun depan,” ucapnya.
Menurutnya, Pemkot Bontang tidak perlu membuat BPR baru. Cukup dengan diperlukannya kajian agar penyertaan modal tidak ke Perusda AUJ terlebih dahulu. Tetapi langsung kepada BPR. “Kami masih menugaskan mereka (Tim Asistensi) untuk mencari regulasi bisakah penyertaan modal itu langsung mengarah ke BPR,” sebutnya.
Komisi II pun telah berkunjung ke OJK sehubungan wacana ini. Pada prinsipnya, OJK menyetujui agar BPR lepas dari Perusda AUJ. Berdasar catatan OJK, BPR Bontang Sejahtera kondisinya sehat meski tetap dalam pengawasan insentif. Sebab modal BPR terbilang kecil yakni Rp 803 juta per September 2019.
Meski ada kenaikan dibandingkan tahun lalu yaitu Rp 636 juta, Rustam berharap BPR dapat menyuntikkan dana bagi pengusaha-pengusaha kecil di Kota Taman. “Sehingga perekonomian terus mengalami peningkatan. Selain itu, pekerjaan rumah direksi BPR ialah menghasilkan pendapatan asli daerah bagi Kota Bontang,” jelasnya. (*/ak/kri/k16/prokal)
