BONTANG – Upaya preventif di tengah ancaman Covid-19 dengan mengurangi aktivitas di luar rumah atau social distancing, berimbas pada penurunan pendapatan khususnya bagi pekerja sektor informal. Tak terkecuali di Kota Bontang.
Mengatasi hal itu, dalam waktu dekat ini Pemerintah Kota Bontang telah merencanakan tiga kebijakan yang menaruh atensi pada kondisi kesejahteraan masyarakat, selain berfokus utama pada penanganan pandemi Covid-19.
Di antaranya menggratiskan selama 3 bulan ke depan pembayaran sewa Rusunawa, juga pembayaran langganan sambungan rumah tangga PDAM, dan memberikan kupon belanja kebutuhan pokok sebesar Rp 500 ribu bagi masyarakat yang terdampak wabah Covid-19.
Langkah intervensi ini disampaikan Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni mengingat adanya penerapan social distancing yang meliputi meliburkan aktivitas belajar mengajar di sekolah, dan menghindari kerumunan.
“Saya lihat di tengah masyarakat dengan diliburkan sekolah, penjual pentol, gorengan sudah tidak bisa lagi beraktivitas. Kemudian juga ojek online juga seperti itu, termasuk yang di pasar,” ujar Neni pada video conference bersama Forum CSR dan unsur Forkopimda, di Pendopo Rujab Wali Kota, Rabu (1/4/2020).
Dijelaskan Neni, Pemkot Bontang telah melakukan penggeseran anggaran sekitar Rp 45-50 miliar. Di mana alokasinya akan diberikan dalam bentuk bantuan tunai senilai Rp 500 ribu bagi masyarakat yang terdampak wabah Covid-19.
Kebijakan ini, kata Neni, dilakukan karena ada masyarakat miskin baru di Kota Bontang. Namun demikian, kebijakan ini tidak berlaku pada peserta Program Keluarga Harapan (PKH) karena telah diintervensi oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat. “Jadi yang Rp 500 ribu ini khusus bagi warga baru miskin yang terdampak akibat Covid-19,” sambungnya.
Berikutnya, menggratiskan tiga bulan ke depan sebanyak 27.000 langganan sambungan rumah tangga PDAM yang bila dikonversikan dengan nilai rupiah berkisar Rp 4 miliar setiap bulan.
Terakhir, sewa Rusunawa digratiskan selama tiga bulan. Sebab, menurut Neni, keluarga yang tinggal di Rusunawa rata-rata masuk dalam kategori keluarga tidak mampu. (kmf_ag/adv)
