bontangpost.id – Pjs Wali Kota Bontang Riza Indra Riadi mengklaim bila pemahaman politik publik di Kota Taman cukup tinggi. Ini terlihat, ketika daerah lain eskalasi politiknya memanas ketika dekat Pilkada. Kondisi di Bontang relatif kondusif.
Kata Riza, kendati calon yang mengemuka hanya dua, yang biasanya menciptakan polarisasi di tengah masyarakat, tapi ini tidak terjadi di Bontang. Walau ada isu, masyarakat tidak mudah terpancing. Persoalan yang mengemuka di Bontang terkait pilkada masih bisa diredam. Baik oleh Bawaslu, kepolisian, tokoh masyarakat, dan forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda).
“Tingkat pemahaman politik di Bontang ini saya lihat tinggi. Ya, memang ada gejolak, tapi relatif masih bisa diatasi,” beber Riza ketika ditemui di pendopo Rujab Wali Kota Bontang, Senin (9/11/2020) pagi.
Riza tidak menyangkal, bila ada juga persoalan menyangkut pilkada yang dirinya terima. Utamanya soal kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang kabarnya dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) karena disinyalir menyalahgunakan kewenangan. Hingga ASN yang tidak netral.
“Kalau kepala OPD itu saya belum dapat laporan langsung. Yang mana orangnya. Kalau netralitas ASN itu sudah (dapat laporan),” ujarnya.
Khusus untuk ASN. Riza mengingatkan mereka lebih bijak bersikap dan jangan sekali-kali berani nakal. Terlibat dalam agenda politik praktis. ASN harus tegas dalam sikapnya untuk terus netral dan imparsial. Kendati mereka punya hak politik. Tidak perlu diumbar. Sebab bila ketahuan, dan terbukti, sanksinya berat. Sanksi moral dari publik karena menciderai status. Dan sanksi administrasi yang dijatuhkan pemerintah.
“Jangan main-main. Ini bisa mengancam karier juga,” ujarnya.
