bontangpost.id – Pengadaan seragam sekolah gratis dengan memberdayakan penjahit lokal menjadi isu dalam debat publik kedua calon pemimpin Bontang. Dalam debat yang mempertemukan Basri Rase-Najirah serta Neni Moerniaeni-Joni itu, terjadi adu argumen cukup ketat.
Semua dimulai dari pertanyaan Neni Moerniaeni soal program paslon nomor urut satu. Yang menjanjikan seragam sekolah gratis akan dikerjakan penjahit lokal Bontang.
Kata Neni, sejak lama rencana itu dia lakukan kalau saja tidak melabrak regulasi. Tapi ketika dikonsultasikan ke Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (LPKP) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) ternyata hal itu dilarang. Paket pengadaan tidak boleh dipecah.
“Saya dengar mau berdayakan penjahit lokal. Itu bagaimana?” tanya Neni kepada paslon nomor urut satu, Basri-Najirah.
Basri menjawab bahwa sudah mendapat referensi terkait pemberdayaan penjahit lokal.
“Artinya apa, bisa di-back up dengan peraturan Wali Kota. Untuk penjahit lokal ini melalui bantuan operasional sekolah (BOS) di masing-masing sekolah,” urai Basri.
Menurut Basri, seragam sekolah sudah selaiknya dikerjakan penjahit lokal. Agar tidak ada lagi kasus seragam sekolah tak terpakai karena kedodoran atau kekecilan. Ini juga jadi sumber pendapatan baru bagi penjahit lokal. Bukan cuma itu. Jangka panjang, sepatu dan tas juga diproduksi di Bontang.
“Di samping meringankan beban, juga menambah pemasukan bagi penjahit kita,” ujarnya.
Kembali Neni merespons, selama ini Pemkot Bontang komitmen memberdayakan penjahit lokal. Pakaian khusus ketika HUT Bontang, seragam PNS, honorer, pakaian dinas anggota DPRD, semua dilakukan di Bontang. Memberdayakan penjahit lokal. Kata Neni, bila itu dikalkulasikan, nilainya lebih besar ketimbang baju seragam.
“Mungkin saya ingatkan Pak Basri. Tugasnya sebagai pengawas. Harusnya bisa lihat juga kenapa bajunya (seragam, Red) bisa kebesaran. Karena fungsi pengawasan adalah fungsi wakil wali kota,” urainya.
“Mungkin kalau toh itu dipaksakan akan terjadi dua hal. Satu, PPTK-nya mundur atau kalau itu dipaksakan karena nurut atasan, PPTK bisa masuk penjara bersama atasan,” tegasnya.
Kemudian, untuk rencana pabrik sepatu, dikomentari Joni. Kata dia, setiap perusahaan pasti memiliki target produksi. Dia sangsi, bila dengan target hanya 35 ribu sepatu, terkesan menghamburkan uang.
“Apa tidak menbuang-buang uang kalau cuma segitu. Kenapa tidak menghidupkan sektor-sektor lain,” ungkap Joni.
Basri mengatakan, penjahit lokal bisa dan mampu untuk memenuhi kebutuhan seragam anak-anak sekolah di Bontang. Adapun terkait persoalan hukum yang sempat disinggung Neni, menurutnya tidak ada aturan dilanggar.
Dia optimistis, semua sudah melalui kajian internal timnya, dan berlandaskan beberapa referensi. (*)
