bontangpost.id – Gubernur Kaltim Isran Noor dan Wakil Ketua Komisi X DPR RI asal Kaltim Hetifah Sjaifudian mendukung afirmasi tenaga kependidikan honorer untuk diangkat sebagai PPPK tanpa melalui tes. Hal ini disampaikan keduanya dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi X DPR RI dan sejumlah perwakilan pemerintah provinsi di Jakarta, Selasa (23/3/2021) lalu.
“Sosialisasi telah diadakan baik luring dan daring dengan narasumber dari Kemenkeu, Kemenpan-RB, Kemendikbud, dan BKN, yang menyatakan bahwa gaji GTK dari jalur PPPK akan dianggarkan dari APBN melalui mekanisme DAU. Namun demikian, hingga kini kami belum mendapatkan dokumen legal formal terkait hal tersebut,” urai Gubernur Isran dalam rapat.
Sementara, Wakil Ketua DPRD Bontang Agus Haris mengatakan dirinya sangat mengapresiasi sikap Gubernur Isran. Menurutnya, apa yang dilakukan sudah tepat. Memperjuangkan keadilan dan kejelasan status bagi tenaga pengajar honorer sudah sudah selaiknya dilakukan.
“Saya satu nafas dengan rekan-rekan guru honorer. Karena saya paham bagaimana suasana batin guru honorer saat ini,” ujarnya.
Dia menegaskan, negara memang wajib memberikan kesejahteraan bagi tenaga pengajar. Itu bukan hal yang bisa ditawar-tawar lagi. Khusus untuk tenaga pengajar honorer, tugas yang mereka emban tak ada beda dengan PNS. Sama saja. Mengemban misi untuk mencerdaskan anak bangsa. Menjadikan mereka jadi manusia Indonesia yang cerdas dan mampu bersaing dalam kompetisi global.
“Tugas yang dipikul itu luar biasa berat,” tegas politikus Gerindra ini.
Sebabnya, dia turut mendorong agar pemerintah secara paralel, mulai pemda dan pemprov mendorong pemerintah pusat mengeluarkan Keputusan Presiden (Kepres) tentang pengangkatan tenaga pengajar honorer sebagai PPPK atau PNS tanpa tes. Terlebih bagi guru yang sudah mengabdi belasan atau bahkan puluhan tahun.
“Kalau perlu, jangan pakai dites lagi guru yang sudah lama mengabdikan diri. Langsung terima saja jadi PPPK. Kalau kuotanya masih ada lebih, baru dilakukan tes kepada guru honorer baru,” pungkasnya. (adv)
