bontangpost.id – Urusan pemetaan lahan ibu kota negara (IKN) baru di Kaltim sudah dituntaskan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Batas yang kini diklaim sudah jelas membuat kementerian ini meyakini bahwa urusan lahan IKN sudah siap.
“Dari BPN sudah selesai, lahan segala macam sudah beres. Tinggal masalah tata ruang, masterplan harus dicocokkan dengan desainnya. Bappenas untuk masterplan, Kementerian PUPR untuk desain, dan tata ruang dari kami (ATR/BPN). Koordinasi terus jalan, presiden kasih arahan jelas,” kata Wakil Menteri ATR/BPN Surya Tjandra kepada wartawan di Samarinda, (26/3/2021).
Dia melanjutkan, saat ini pemindahan IKN memang masih menunggu regulasi berupa undang-undang. Namun, dia mendapat informasi bahwa dasar hukum pemindahan IKN sudah masuk program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2021, untuk selanjutnya dibahas di Badan Legislasi DPR RI.
“Kalau itu (RUU IKN) selesai, kita bisa kebut. Cuma harus sabar, perencanaan harus jelas. Ini bukan memindahkan rumah ya,” kata dia.
Surya pun meyakini sengketa lahan dengan warga di IKN tidak ada. Diketahui, pemerintah sebelumnya menetapkan Kecamatan Sepaku di Kabupaten Penajam Paser (PPU) dan Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) sebagai lokasi IKN. Kawasan inti pusat pemerintahan berlokasi di Kecamatan Sepaku.
Di sisi lain, dari total luasan lahan sekitar 250 ribu hektare yang disiapkan, pemerintah baru mau membangun di kawasan inti yang luasnya enam ribu hektare. Pembangunan akan dimulai dari pusat IKN. Lalu, pelan-pelan menata ke kawasan lainnya.
“Kami sudah ketemu dengan desainer. Kita akan punya kebanggaan baru di Indonesia tengah. Dari rakor (rapat koordinasi) kemarin, menghasilkan kesepakatan delineasi mana batasnya, mana tata ruangnya, karena desain dan tata ruang harus cocok juga dengan masterplan. Ada wilayah yang harus kami jaga, mana yang boleh dibangun, mana yang enggak,” ungkapnya.
Wakil menteri ATR/BPN melanjutkan, kini tinggal menunggu regulasi dan kesiapan teknis. “Rasanya PUPR (Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) siap kok. IKN relatif enggak ada masalah, pengadaannya lumayan lancar,” jelas Surya. (nyc/riz/k16)
