SAMARINDA – Pemprov Kaltim membantah menghilangkan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) untuk sekolah-sekolah swasta. Hal ini menanggapi aksi damai sekolah-sekolah swasta yang rencananya digelar hari ini di kantor Gubernur Kaltim, Kamis (16/3) hari ini. Namun diakui bahwa anggaran Bosda untuk sekolah swasta memang belum dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim 2017.
Asisten III Pemprov Kaltim, Bere Ali menuturkan, pemprov memang belum menganggarkan Bosda. Melainkan saat ini tengah melakukan simulasi penganggarannya. Sehingga dapat dianggarkan dalam APBD Perubahan (APBDP) mendatang.
“Kami sedang melakukan simulasi penganggarannya untuk di APBDP. Perubahan ini kan mesti dihitung-hitung terlebih dulu. Setelah melalui tahapan-tahapan, akan menjadi keputusan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah),” kata Bere Ali usai sidang paripurna DPRD Kaltim, Rabu (15/3) kemarin.
Keputusan TAPD ini yang nantinya akan disampaikan ke Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim. Untuk kemudian dibahas menjadi APBDP.
Dia kembali menegaskan, Pemprov Kaltim benar-benar punya niat untuk membangun pendidikan. Apalagi kata Bere, selama ini pemprov tidak pernah menelantarkan pendidikan di Benua Etam.
“Nanti akan dibahas TAPD dengan Banggar DPRD Kaltim. Tentunya untuk itu diperlukan simulasi-simulasi dalam penganggarannya. Sekarang ini mari semuanya berdoa agar anggaran Kaltim ke depannya bisa membaik,” paparnya.
Lebih lanjut Bere menjelaskan, sudah ada skema anggaran dalam penyaluran Bosda ke sekolah-sekolah swasta. Sementara untuk BOS dari pusat, sudah dicairkan dengan Rp 1,4 juta per siswa. Karenanya dia menyesalkan bila kemudian para guru sekolah swasta merencanakan aksi damai mempertanyakan tentang Bosda.
“Mestinya kan bisa bicara baik-baik, tidak harus seperti itu (aksi damai, Red.). Sekolah swasta menganggap tidak mendapat Bosda karena kemarin beredar hasil rapat tentang penyaluran BOS untuk sekolah negeri. Sehingga dianggap sekolah swasta tidak dapat. Padahal saat ini belum dianggarkan saja,” tegas Bere.
Diberitakan sebelumnya, para guru dari sekolah-sekolah swasta di berbagai kabupaten/kota di Kaltim merencanakan aksi damai mempertanyakan kejelasan penyaluran Bosda untuk sekolah swasta. Pasalnya setelah peralihan pengelolaan SMA/sederajat ke Pemprov Kaltim, belum ada kejelasan penyaluran Bosda untuk sekolah swasta.
Aksi ini disepakati setelah pada rapat dengan Pemprov Kaltim yang dimediasi DPRD Kaltim mengalami kegagalan. Pasalnya Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Kaltim yang mewakili sekolah-sekolah swasta memutuskan walk out dengan alasan pejabat-pejabat yang berwenang dari pemprov tidak hadir dalam rapat tersebut. (luk)
