Groundbreaking IKN, Pemerintah Siapkan Rp 1,7 Triliun

bontangpost.id – Sejumlah rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2019–2023 Kaltim mengalami penyesuaian seiring pemindahan ibu kota negara (IKN) ke provinsi ini. Penganggaran sejumlah proyek di kabupaten/kota terlebih akan dicermati terlebih dulu. Apakah terkait kebutuhan IKN atau tidak. Sehingga masuk ranah pemerintah provinsi atau pemerintah pusat.

“Misalnya Balikpapan, tadi minta pembangunan bendungan Sepaku-Semoi. Nah, itu kan untuk kepentingan IKN. Jadi di pusat,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim M Aswin seusai Musrenbang RPJMD Kaltim 2019–2023, Kamis (22/4/2021) di Samarinda.

Pria berkacamata itu berharap pembangunan IKN baru diharapkan bisa benar-benar terjadi dan disegerakan. “Kalau menurut saya, IKN harus jadi. Sekarang kan banyak jalan rusak. Kalau ada IKN pasti diperbaiki jadi bagus. Dinas PUPR (Kaltim) juga tidak perlu keliling-keliling cari anggaran,” katanya.

Lanjut dia, ketika pembangunan IKN dimulai, banyak daerah di Kaltim yang tersentuh pembangunan. Akses darat yang selama ini rusak, bakal banyak ditangani pemerintah pusat. Di forum yang sama, Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi mengatakan, kepastian Benua Etam menjadi IKN baru tentu jadi prioritas. Menyusul diterbitkannya Peraturan Presiden 18/2020 tentang RPJMN 2020–2024 yang memuat rencana pemindahan IKN.

“Jika rencana itu (pemindahan IKN) sudah masuk. Selanjutnya Pemprov Kaltim hanya menunggu keputusan undang-undang yang ditetapkan DPR RI. Prinsipnya, Kaltim siap dan menunggu saja apa kata pusat,” sebutnya. Bagi Hadi, apabila sudah masuk RPJMN, tentu pemerintah pusat serius terhadap rencana tersebut. Apalagi, kondisi ini berkaitan dengan kebanggaan negara.

Keseriusan pemerintah pusat membangun IKN di Kaltim sepertinya mulai terlihat. Belakangan ini, beberapa menteri menyambangi IKN. Kemarin (22/4/2021) untuk kedua kalinya dalam dua pekan terakhir, Kepala Bappenas atau Menteri PPN Suharso Monoarfa kembali menyambangi IKN di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Ketua Umum PPP ini meninjau lokasi rencana pembangunan Bendungan Sepaku-Semoi. Sebelum tiba di wilayah tersebut, Suharso terlebih dulu meninjau Jalan Tol Balikpapan-Samarinda. Tiba di Bandara APT Pranoto Samarinda, kepala Bappenas ini mencoba jalan tol pertama di Kalimantan ini melalui pintu Tol Palaran dan keluar di pintu Tol Samboja.

Menteri dan rombongan kemudian menuju lokasi pembangunan Bendungan Sepaku-Semoi yang akan memasok kebutuhan air bersih di IKN dan sekitarnya. Suharso menjelaskan, arah kebijakan di Kalimantan setelah pemindahan IKN adalah mendorong pemerataan pembangunan, terutama di Kalimantan bagian utara.

“Itulah arah kebijakan pemerintah pusat di Kalimantan, ketika ditetapkan Kaltim menjadi calon IKN. Mendukung itu semua, tentu diperlukan strategi pertumbuhan dan pemerataan,” jelasnya.

Strategi pemerataan yang akan dibangun, terang dia, salah satunya memperkuat konektivitas wilayah dengan mengintegrasikan infrastruktur multi-moda transportasi dengan jaringan Trans Kalimantan. Termasuk meningkatkan investasi dan optimalisasi pengelolaan kawasan-kawasan strategis. Selanjutnya, mengembangkan komoditas unggulan wilayah. Seperti sawit, karet, dan perikanan dengan berorientasi pada peningkatan produktivitas dan penguatan rantai pasok.

Sementara itu, Juru Bicara Presiden Joko Widodo Fadjroel Rachman, mengungkapkan rancangan undang-undang IKN beserta surat presiden telah dipersiapkan untuk segera dikirim ke DPR RI. Pihak istana memperkirakan RUU usulan presiden itu akan rampung dibahas bersama DPR setidaknya selama tiga bulan. Pemerintah berencana menyerahkan RUU terkait hal itu usai reses anggota DPR. Adapun masa reses dalam masa sidang IV DPR Tahun Sidang 2020–2021 berlangsung selama 10 April hingga 5 Mei 2021.