bontangpost.id – Wakil Ketua DPRD Bontang Agus Haris mendesak pemerintah mengambil langkah konkret guna mengatasi persoalan yang membelenggu warga di Pulau Gusung, Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara.
Dia bilang, kota ini memang sudah bergerak demikian maju usai resmi menjadi wilayah administratif 20 tahun silam. Namun kemajuan ini tak begitu dirasakan mereka yang bermukim di Pulau Gusung, bahkan nyaris seluruh wilayah pesisir Bontang.
“Kasian mereka itu. Bukan cuma warga (Pulau) Gusung yang seperti itu. Boleh kita tengok, Gusung, Melahing, Tihi-Tihi kondisinya nyaris merata, sama saja,” kata Agus Haris kepada bontangpost.id, Minggu (30/5/2021) sore.
Dikatakan, transisi kepemimpinan wali kota bisa jadi momentum baik buat membawa perubahan di pesisir. Hingga kini, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) pemerintahan Basri-Najirah dalam proses penyusunan. Sebabnya dia menyarankan agar persoalan ini masuk dalam RPJDM keduanya. Agar persoalan di pesisir masuk kategori wajib.
“Mestinya ini masuk dalam RPJMD. Supaya bisa fokus dalam menyelesaikan masalah ini,” terangnya.
Dia melanjutkan, usai masuk dalam RPJMD, seluruh kegiatan atau program yang ingin dikerjakan di pesisir mesti masuk dalam rancangan anggaran perubahan 2021. Semuanya, dan mesti dibuat detail. Apa saja program atau kegiatannya, berapa anggaran dibutukan. Sehingga pada 2022 mendatang, rencana kerja itu bisa langsung dieksekusi.
Program pengembangan masyarakat dan edukasi secara menyeluruh juga harus digalakkan di pesisir Bontang. Menurut Agus Haris, sejatinya persoalan inti di pesisir ialah edukasi. Inilah yang membuat mereka terus hidup dalam keterbelakangan. Baik secara formal di bangku sekolah. Ataupun edukasi perubaan pola pikir masyarakat secara menyeluruh.
Politikus Gerindra ini meminta, ketika nantinya program direalisasikan, juga ada program pendampingan masyarakat. Pendampingan ini tujuannya untuk mengubah cara pandang dan memperluas cara berpikir masyarakat. Jangan sampai mereka terus terkungkung dalam keterbelakangan akibat kurangnya edukasi.
“Saya pikir ini bagus sekali kalau bisa dilakukan secara konsisten. Pertama, masukkan dalam RPJMD. Kedua, anggarkan. Ketiga, eksekusi tapi juga diperlukan pendampingan masyarakat,” katanya.
Tiga hal ini ditawarkan sebab ia mengakui pesisir memang kurang mendapat perhatian pemerintah. Berbagai infrastruktur dan program yang diluncurkan pemerintah nyaris tak dirasakan warga pesisir. Akibat keterbatasan akses dari darat ke pulau-pulau di pesisir.
“Saya kira kalau fokus. 1 sampai 1,5 tahun bisa selesai ini. Memang tidak bisa paralel semua, tapi pasti bisa diselesaikan,” tandasnya. (*)
