bontangpost.id — Belum dilakukannya pemetaan kelengkapan sarana protokol kesehatan (prokes) di setiap sekolah membuat legislator berang.
Wakil Ketua DPRD Agus Haris mendesak kepada satgas untuk segera melakukan pengecekan. Jika tidak segera maka dikhawatirkan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas akan mundur kembali.
“Sangat disayangkan kondisi ini. Saya mendesak dan mendorong untuk segera dilakukan pemetaan di lapangan,” kata Agus Haris.
Padahal pelaksanaan itu sudah dijadwalkan sejak 19 Mei hingga 11 Juni. Tertera dalam surat yang dikeluarkan oleh Setkot Bontang dengan Nomor 443.5/673/Dinkes.02. Tetapi, hingga 7 Juni upaya itu belum dilakukan. Ia menilai satgas harus konsisten dalam melaksanakan kegiatan itu.
“Kalau itu belum dilakukan bisa mundur mulainya PTM. Ini mengganggu persiapan skema itu sendiri. Keseriusan satgas dalam hal ini Diskes dipertanyakan,” ucapnya.
Politikus Gerindra ini menyebut kerinduan untuk PTM terbatas telah tak terbendung bagi siswa maupun orangtua. Apalagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) pun telah menyatakan kesiapannya menyambut skema ini.
Dipandangnya, pemetaan ini sangat penting. Bagi sekolah negeri maka kesiapan sarana penunjang prokes tentu tidak perlu diragukan. Karena ada anggaran melalui dinas terkait untuk memenuhi kebutuhan itu. Tetapi, untuk sekolah swasta bergantung dengan sumber daya yayasan.
“Hasil pemetaan ini ketika masih ada sekolah yang belum lengkap maka bisa dicarikan solusinya. Ini yang harus dikebut pelaksanaan visitasi ke sekolah,” tutur dia.
Apalagi pemerintah pusat telah mendorong daerah untuk memulai PTM terbatas. Ditambah langkah vaksinasi bagi tenaga pengajar juga sudah dilakukan jauh hari sebelumnya. Ia memandang jika tetap memakai skema daring maka proses transfer ilmu tidak berjalan maksimal.
Akibatnya, pelajar akan ketertinggalan dalam persaingan secara akademik di jenjang regional, nasional, bahkan internasional.
“Karena teknologi itu terus berkembang. Sementara kalau belajar daring guru tidak bisa sepenuhnya memberikan pemahaman secara maksimal,” sebutnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) dr Bahauddin mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum melakukan survei kesiapan sekolah.
Menurutnya, masih ada waktu enam hari ke depan. Hingga kesimpulan terkait kelengkapan sarana penunjang protokol kesehatan (prokes) tiap sekolah yang akan dikeluarkan 14 Juni mendatang. Ia menjelaskan nantinya, survei akan dilakukan oleh petugas puskesmas berdasarkan wilayah kerjanya.
“Cukup waktunya. Kami optimistis bisa menyelesaikan proses inventarisasi sarana prokes,” kata Bahauddin.
Ia menyebut kemungkinan tidak seluruh sekolah serentak memulai PTM. Ada opsi bertahap. Tetapi, dijelaskan pihaknya hanya melakukan pemantauan, terkait keputusan PTM menjadi ranah Dinas Pendidikan dan kebudayaan (Disdikbud). (*/ak/ind/k15)
