bontangpost.id – Kejaksaan Negeri Bontang memastikan kasus dugaan korupsi di Perusda Aneka Usaha dan Jasa (AUJ) tetap berjalan. Kejari Bontang Dasplin melalui Kasi Pidsus Ali Mustofa mengatakan saat ini proses penyidikan masih berlangsung.
Pihak kejaksaan pun telah memanggil sejumlah saksi untuk dimintai keterangan. Baik dari lingkup badan usaha milik daerah (BUMD) tersebut maupun dari Pemkot Bontang sebagai pihak yang menyuntikkan penyertaan modal.
“Ada kurang-lebih tujuh saksi yang sudah dimintai keterangannya tiap perkara,” kata Ali.
Ia pun menegaskan lima tersangka yang telah ditetapkan sebelumnya belum ditahan. Opsi pencekalan bisa saja dilakukan jika ada indikasi tersangka tersebut berupaya melarikan diri.
“Nanti dilihat kalau ada potensi melarikan diri kami akan lakukan pencekalan,” ucapnya.
Lambannya penanganan ini, lantaran pihak kejaksaan juga menangani sejumlah perkara. Menurutnya kasus penyalahgunaan keuangan di PT Bontang Migas dan Energi (BME) menjadi sorotan prioritas. Ditambah jaksa di Pidsus Kejari Bontang sangat terbatas jumlahnya karena hanya satu orang.
“Kami kekurangan SDM. Jadi BME menjadi prioritas,” tutur dia.
Diketahui lima tersangka kasus Perusda AUJ yang telah ditetapkan meliputi AMA (mantan direktur PT Bontang Transport), YIR (mantan Direktur Bontang Investindo Karya Mandiri), YLS (mantan Direktur BPR Bontang Sejahtera), LSK (mantan Direktur Bontang Karya Utamindo).
Satu tersangka lainnya adalah ABM. Yang saat dugaan korupsi terjadi tercatat sebagai Direktur CV Cendana, rekanan Perusda AUJ yang menjalankan proyek fiktif pengaspalan.
Diketahui, tersangka AMA diduga tidak membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ) dana penyertaan modal sejumlah Rp 1 miliar. Selain itu, ia tidak patuh pada ketentuan perundang-undangan dan diwajibkan mengganti kerugian terhadap penggunaan dana tersebut. Laporan dari inspektorat tertanggal 30 Juni 2016 tentang tiga aset mobil tidak diketahui keberadannya. Akibatnya keuangan negara yang timbul senilai Rp 439 juta. Belum lagi adanya rangkap jabatan yakni direktur, manajer, dan kepala divisi kapal di struktur perusahaan yang dipimpinnya.
Sementara YLS memiliki peran terhadap terpidana Dandi yakni memberi persetujuan pinjaman pribadi dengan jaminan deposito Perusda AUJ sebesar Rp 1 miliar. Adapun mekanismenya tidak sesuai atau tanpa specimen dari Kabag Keuangan Perusda AUJ. Pun demikian dengan YIR. Diduga dia tidak bisa mempertanggungjawabkan dana yang diperleh sebesar Rp 1,2 miliar. Bahkan tersangka ini memberikan pinjaman kepada LSK (tersangka lain) senilai Rp 30 juta. Tanpa peruntukkan yang jelas dan tidak bisa dipertanggungjawabkan.
LSK yang sebelumnya menjabat direktur PT Bontang Karya Utamindo melakukan pengambilan uang muka pada PT BIKM sebesar Rp 61 juta. Tak hanya itu, saat menjabat perusahaannya tidak membuat LPJ secara berkala dan berjenjang. Peran ABM terkait dengan penandatanganan cek giro kosong senilai Rp 1 miliar untuk proyek fiktif pengadaan megatron. Ia juga memiliki peran yakni menghubungi perusahaan lain untuk pengerjaan pengaspalan lahan parkir fiktif, pengerjaan software dan galeri ATM, serta pembuatan palang parkir. (*/ak)
