bontangpost.id – Wakil Ketua DPRD Kota Bontang Agus Haris menyoroti beberapa persoalan yang perlu menjadi perhatian Pemprov Kaltim.
Salah satunya bantuan keuangan (Bankeu) yang diterima Kota Bontang. Menurutnya, bantuan tersebut tergolong kecil setiap tahunnya.
“Hal itu pun jadi perhatian kami, mengingat anggaran provinsi cukup banyak,” ucapnya.
Jika demikian, ia mengharapkan segala perhitungan dapat memerhatikan karakteristik wilayah 10 kabupaten atau kota tersebut. Seperti halnya luasan wilayah hingga jumlah penduduk.
“Kami berharap agar perhitungan dilakukan dengan cermat sehingga ada rasa adil saat mendapat bantuan itu,” jelas dia.
Selain itu, kewenangan SMA-SMK serta perairan di pemerintah provinsi turut ditegaskan. Hal ini pun sebelumnya telah disuarakan kepada Komisi II DPR RI.
“Kami sampaikan juga kepada pemprov bahwa dengan keterbatasan kewenangan itu, kami tidak dapat memberi pelayanan yang maksimal,” sebutnya.
Ia mengungkapkan, pemerintah kota sulit memfasilitasi baik beasiswa hingga sarana dan prasarana kepada SMA-SMK di Bontang.
Begitu pula dengan pemberian bantuan kepada para nelayan. Padahal masyarakat Bontang di wilayah pesisir sebagian besar berprofesi sebagai nelayan.
“Sekali lagi, kami sangat mengharapkan ada tindakan dan kebijakan soal persoalan-persoalan tersebut,” tutup politikus yang sering disapa AH itu. (*)
