bontangpost.id – Ketua Majelis Kode Etik Ikatan Ahli Perencanaan Kota Indonesia Bernardus Djonoputro, menilai sosok Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memenuhi syarat untuk menjadi kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN).
”Jawa Barat itu sebesar Spanyol. Saya kira Pak Ridwan Kamil cocok jadi Kepala Otoritas IKN. Karena beliau banyak kerja secara praktik arsitek dan perencanaan baik sebelum jadi gubernur atau wali kota di perumahan. Mau pun setelah jadi gubernur punya link internasioanal sangat kuat,” kata Bernardus Djonoputro seperti dilansir dari Antara di Bandung, Minggu (23/1).
Meski ada sejumlah kepala daerah atau mantan kepala daerah memiliki latar belakang arsitek, Bernardus Djonoputro menilai, sosok yang dicari Jokowi bukan hanya sekadar birokrat yang memiliki kemampuan arsitek semata. ”Saya kira dari profil yang harus ada lebih dari sekadar arsitek. Yang bisa disebut arsitek itu apa,” kata Bernie, panggilan akrab Bernardus Djonoputro.
Menurut dia, kepala IKN harus berpengalaman dan mampu menerjemahkan perencanaan makro ke dalam desain mikro. ”Jadi pengalaman sebagai birokrat, bekerja dengan developer, dan pernah bekerja secara swasta sangat penting,” tutur Bernardus Djonoputro.
Selain itu, jika kepala daerah berlatar belakang arsitek yang dipilih memimpin IKN, menurut dia, harus memiliki jaringan global. Pemindahan IKN ke Kalimantan Timur, lanjut dia, menjadikan Indonesia negara yang merencanakan ibu kota pindah ke jantung khatulistiwa.
”Dia menjadi perhatian dunia karena membangunnya di Kalimantan. Jadi network internasional dan pengalaman bekerja dengan investor internasional menjadi sangat penting,” papar Bernardus Djonoputro.
Dia menambahkan, kepala Otoritas IKN selain arsitek harus mampu mengurai masalah sosial politik warga yang kompleks. ”Karena perencanaan IKN kan tujuannya untuk menyejahterakan masyarakat. IKN ini menjaga geopolitik nasional,” terang Bernardus Djonoputro.
Dia melihat, kriteria Jokowi akan jatuh pada Ridwan Kamil, terutama karena pengalaman Ridwan Kamil memimpin Jawa Barat yang penuh kompleksitas. Sinyal Jokowi bahwa IKN dipimpin kepala daerah berlatar arsitek sudah tepat mengingat dalam pembangunan IKN diperlukan kombinasi antara arsitek dan pemimpin daerah.
”Jadi kenapa, karena IKN itu kan rencana kota baru di mana secara makro kota tersebut harus jadi bagian dari sistem pemerintahan,” ucap Bernardus Djonoputro.
Dia menambahkan, kemampuan tersebut diperlukan sosok yang mengerti urusan perencanaan kota dan juga di IKN perlu membangun bangunan-bangunan baru di mana pada urusan tersebut level arsitek diperlukan.
”Sehingga sinyal lebih tepat dari sinyalnya presiden adalah dibutuhkan keahlian perencanaan kota dan arsitektur karena ada banyak pekerjaan di dalam perencanaan kota yang harus dilakukan. Sama sekali kepala IKN bukan hanya untuk urusan administrasi,” beber Bernardus Djonoputro.
Kemudian, dia menjelaskan, IKN juga meliputi urusan desain kota hingga pembangunan gedung atau istana dan seluruh urusan juga menyangkut sistem transportasi, air bersih, listrik, dan utilitas lainnya. ”Itu semua urusan perencanaan kota. Jadi dari sisi keahlian yang dibutuhkan adalah sosok yang paham urban designing dan arsitektur,” jelas Bernardus Djonoputro.
Pihaknya melihat urusan membangun kota baru di Indonesia, pengalaman pemerintah di dalam membangun kota hampir tidak ada. Dibutuhkan profil atau orang yang mampu membumikan rencana dan desain ke dalam pembangunan.
”Bisa memprioritaskan mana dulu yang dilakukan supaya dalam kurun waktu rencana tertentu dia harus sampai di mana. Kan perencanaan kota itu ada milestone-nya,” tutur Bernardus Djonoputro.
Lebih lanjut Bernie menilai, seorang kepala IKN juga harus mampu membaca rencana makro baik positioning dari ekonominya IKN kemudian sumber daya yang bisa dipakai di IKN juga soal kesejahteraan masyarakat sekitar dan Pulau Kalimantan. (jawapos)
