BONTANGPOST.ID, Bontang — Penjabat Sekretaris Kota (Pj Sekkot) Bontang, Akhmad Soeharto, memastikan Pemkot Bontang terus menjalin koordinasi intens dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan pemerintah pusat terkait kejelasan Dana Bagi Hasil (DBH). Dana tersebut menjadi salah satu sumber penting dalam penyusunan APBD 2026.
Soeharto mengungkapkan, hingga kini pihaknya masih menunggu kepastian besaran dana yang akan diterima.
“Kami sudah mencoba berkoordinasi. Tapi dari pihak provinsi masih dalam tahap rapat dan penyusunan alokasi anggaran. Jadi angka pastinya belum kami terima,” jelas pejabat yang akrab disapa Harto ini.
Ia menambahkan, proses pembahasan APBD kini sudah mendekati tenggat waktu. Namun demikian, Pemkot Bontang tetap menjaga komunikasi dengan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi agar pembagian DBH bisa segera dipastikan.
“Waktu memang sudah mepet, tinggal satu setengah bulan lagi menuju pembahasan dengan DPRD. Tapi kami terus berkoordinasi, mudah-mudahan hasilnya sesuai harapan,” ujarnya.
Menurut Harto, koordinasi ini penting untuk memastikan sinkronisasi antara kebutuhan daerah dengan kebijakan fiskal provinsi. Ia menegaskan bahwa Pemkot Bontang tidak tinggal diam dan terus aktif melakukan komunikasi lintas instansi.
“Kami sangat bergantung pada keputusan provinsi dan pusat, tapi kami tidak berhenti berkoordinasi. Setiap perkembangan selalu kami pantau,” tegasnya.
Selain membahas DBH, Harto juga menyoroti pentingnya ketepatan program kerja di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia menegaskan agar OPD tidak membuat kegiatan yang tumpang tindih dengan instansi lain.
“Program kerja harus sesuai tupoksi. Misalnya, Dinas Tenaga Kerja punya bidang pelatihan, sementara Dinas Pendidikan memiliki LKP. Keduanya mirip, tapi harus dibedakan agar tidak bentrok,” jelasnya.
Ia menambahkan, tim anggaran Pemkot akan lebih cermat menelusuri setiap item kegiatan agar efisien dan tidak terjadi duplikasi anggaran.
“Semua kegiatan harus ditelusuri per item supaya jelas tanggung jawabnya. Jangan sampai ada program mirip dijalankan dua dinas berbeda,” kata Harto.
Harto berharap pembahasan APBD 2026 dapat berjalan lancar tanpa tumpang tindih program antarinstansi.
“Yang penting data disiapkan, koordinasi dengan provinsi tetap berjalan, dan program antar-OPD sejalan dengan visi kepala daerah,” pungkasnya. (ak)
