BONTANGPOST.ID, Bontang – DPRD Bontang mendorong pemerintah daerah segera mengambil langkah antisipatif menghadapi potensi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), khususnya di sektor pertambangan.
Ketua Komisi A DPRD Bontang, Heri Keswanto, menegaskan mitigasi harus dilakukan sejak dini guna menekan dampak sosial yang lebih luas. Menurutnya, meski belum ada data pasti jumlah pekerja terdampak, potensi PHK dinilai cukup besar.
“Jumlah pastinya memang belum ada, tapi ini harus diantisipasi dari sekarang,” ujar Heri.
Dalam waktu dekat, DPRD akan menggelar rapat kerja bersama Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Bontang untuk membahas langkah konkret. Salah satu fokus utama adalah mendorong Disnaker melakukan pendataan tenaga kerja yang berpotensi terdampak, termasuk berkoordinasi langsung dengan perusahaan tambang.
“Disnaker harus proaktif berkomunikasi dengan perusahaan. Data pekerja terdampak, terutama warga Bontang, harus jelas,” tegasnya.
Selain pendataan, DPRD juga menekankan pentingnya pelatihan keterampilan bagi pekerja yang terkena PHK. Program ini dapat memanfaatkan Balai Latihan Kerja (BLK) milik pemerintah provinsi.
Menurut Heri, pelatihan tersebut penting agar pekerja memiliki alternatif penghasilan setelah tidak lagi bekerja di sektor tambang.
“Jangan sampai pesangon habis tanpa arah. Harus ada pembinaan agar bisa dimanfaatkan untuk usaha atau kegiatan produktif,” katanya.
Ia menambahkan, pemerintah tidak hanya bertugas mencarikan pekerjaan baru, tetapi juga harus memberikan pendampingan agar masyarakat tetap memiliki penghasilan.
DPRD pun mengingatkan pentingnya kecepatan dalam mengambil langkah. Semakin cepat mitigasi dilakukan, semakin kecil risiko meningkatnya pengangguran dan dampak sosial lainnya.
Ketua Komisi A DPRD Bontang Heri Keswanto mendorong langkah cepat pemerintah dalam mengantisipasi potensi gelombang PHK sektor tambang.
