BONTANGPOST.ID – Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 menjadi alarm keras bagi dunia pendidikan di Kalimantan Timur. Data terbaru menunjukkan kondisi infrastruktur sekolah masih memprihatinkan.
Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), secara nasional sekitar 120 ribu atau 85 persen sekolah dasar mengalami kerusakan. Kondisi serupa juga tercermin di Kalimantan Timur.
Penelusuran pada situs resmi kementerian mencatat lebih dari seribu sekolah dasar, ratusan SMP, hingga puluhan SMA dan SMK di Kaltim masuk kategori tidak layak.
Menanggapi hal ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) langsung bergerak melakukan verifikasi data.
Plt Kepala Disdikbud Kaltim, Armin, mengatakan pihaknya akan mencocokkan data dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dengan kondisi riil di lapangan.
“Kami akan crosscheck data tersebut. Kadang data Dapodik tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya,” ujarnya.
Menurutnya, perbedaan data bisa terjadi karena adanya jeda antara pelaporan dan perbaikan yang telah dilakukan daerah.
Untuk mempercepat penanganan, Pemprov Kaltim juga membuka ruang partisipasi masyarakat dalam melaporkan kondisi sekolah.
“Kami mendorong masyarakat ikut memberi data agar bisa segera kami tindaklanjuti,” tambahnya.
Pemprov Kaltim menargetkan seluruh sekolah di bawah kewenangan provinsi—SMA, SMK, hingga SLB—dalam kondisi layak pada 2027.
Armin menegaskan, kelayakan fasilitas menjadi faktor penting dalam menunjang kualitas pembelajaran.
“Bagaimana siswa bisa belajar optimal kalau kondisi sekolah tidak nyaman? Ini jadi prioritas utama kami,” tegasnya.
Selain persoalan infrastruktur, tantangan lain juga muncul pada ketersediaan tenaga pengajar, khususnya guru produktif di SMK.
Beberapa bidang keahlian, seperti pelayaran, mengalami kekurangan tenaga pengajar karena banyak tenaga profesional memilih bekerja di industri.
“Untuk guru produktif memang jadi tantangan. Banyak yang lebih memilih bekerja di lapangan,” jelasnya.
Di beberapa daerah, seperti Kutai Kartanegara, kekurangan guru produktif bahkan mencapai puluhan orang.
Dengan target perbaikan menyeluruh pada 2027, Pemprov Kaltim berharap kualitas fasilitas dan tenaga pendidik dapat berjalan seimbang demi meningkatkan mutu pendidikan di daerah. (prokal)
