BONTANGPOST.ID, Bontang – Penetapan APBD Bontang 2026 yang turun signifikan tidak mengubah komitmen Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, dalam menjaga kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN). Pada peringatan HUT Korpri ke-54, Neni menegaskan bahwa Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tidak akan dipotong meski kondisi fiskal daerah sedang tertekan.
Menurut Neni, TPP memiliki peran vital dalam mendorong perputaran ekonomi lokal. Sebagian besar belanja ASN, mulai kebutuhan sekolah hingga aktivitas konsumtif, beredar di Bontang dan turut menghidupkan pelaku UMKM.
Dengan postur APBD 2026 sebesar Rp1,9 triliun, Neni menekankan pentingnya efisiensi tanpa mengabaikan layanan dasar dan kesejahteraan ASN. Ia juga mendorong penguatan inovasi pelayanan kesehatan agar tetap berjalan tanpa membebani anggaran. Program seperti Puskesmas Goes to School diminta tetap dilanjutkan untuk memenuhi enam Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Selain itu, ASN diimbau mulai membangun kemandirian ekonomi, khususnya di sektor peternakan. Langkah ini disebut penting untuk mendukung kebutuhan telur harian program Makan Bergizi Gratis yang mencapai 5.800 butir per hari.
APBD 2026 sendiri disahkan dengan kondisi fiskal menantang. Belanja daerah ditetapkan sebesar Rp1,990 triliun, sementara pendapatan hanya Rp1,667 triliun. Kekurangan pembiayaan sebesar Rp323,38 miliar ditutup melalui Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).
Neni mengakui penurunan pendapatan daerah mencapai 37,76 persen, terutama akibat pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Penurunan tersebut sangat kontras dibanding APBD Bontang 2025 yang mencapai Rp3,1 triliun. (*)
