TUNJANGAN tambahan penghasilan pegawai (TPP) untuk pegawai negeri sipil (PNS) yang kedapatan membolos di hari pertama kerja usai libur Lebaran, Kamis (21/6) kemarin terancam dipotong. Hal ini ditegaskan Pejabat Sementara (Pjs) Wali Kota Samarinda Zairin Zain usai mengelar inspeksi dadakan (sidak) di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Tepian.
Zairin menyebut, bagi pegawai yang tidak hadir akan mendapat teguran khusus, terlebih bagi PNS. Karena menurutnya libur yang diberikan kepada pegawai sudah cukup panjang. Yaitu selama empat belas hari. Sehingga dianggap keterlaluan jika masih ada yang menambah libur.
“Kami melakukan pengecekan terhadap staf-staf hari ini (Kemarin, Red.) sesuai surat dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara. Nantinya, hasil sidak akan dilaporkan ke Pemprov Kaltim kemudian akan diteruskan ke pemerintah pusat. Tentunya akan ada sanksi bagi yang tidak hadir,” ungkap Zain.
Dimulai sekira pukul 08.00 Wita, beberapa instansi menjadi sasaran sidak. Di antaranya sekretariat Pemkot Samarinda, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, Dinas Komunikasi dan Informasi, Dinas Perumahan dan Pemukiman, Badan Penelitian dan Pengembangan, Badan Pendapatan Daerah dan Badan Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah.
Menurut pantauan Zain, hampir seluruh pegawai masuk pada hari pertama kerja setelah libur lebaran. “Hampir seratus persen hadir. Kami mengapresiasi hal ini,” ujarnya.
Terpisah, Sekkot Samarinda Sugeng Chairuddin juga mengatakan, tidak ada penambahan libur berupa izin maupun cuti. Sehingga ketidakhadiran akan dihitung alpa. Kalau itu dilanggar akan ada konsekuensi berupa hukuman ringan dan sedang.
“Nanti akan kami periksa melalui inspektorat. Begitu rekomendasi inspektorat keluar, hukumannya akan turun dan konsekuensinya TPP akan dipotong. Dan hal ini berlaku bagi semua pegawai pemerintah kota,” pungkas Sugeng. (*/dev)
