SAMARINDA – Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Samarinda mengklaim, keuangan Pemkot Samarinda pada tahun ini dalam kondisi stabil. Bahkan, mereka meyakini dapat melunasi sejumlah utang pada tahun sebelumnya.
Kepala BPKAD Samarinda, Toni Suhartono mengatakan, pihaknya sudah merampungkan rencana kerja anggaran (RKA). Sehingga, tahun ini pihaknya berencana membayar utang Rp 47 miliar. Anggaran tersebut, sudah termasuk cicilan untuk melunasi utang jaminan kesehatan yang sempat membengkak hingga Rp 154 miliar.
“Ke depan, kami berusaha melunasi utang pada pihak ketiga. Termasuk utang pada kontraktor. Sedang dicicil,” ujar Toni.
Namun sayang, dia tidak bisa merinci organisasi perangkat daerah (OPD) mana saja yang terlilit utang. Namun, dia meyakinkan, beberapa OPD yang memiliki kegiatan fisik mendapatkan porsi anggaran lebih besar. “Paling besar DPUPR (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang). Kami juga sudah mengalokasikan pembayaran utang untuk OPD lainnya,” terang dia.
Namun, utang tidak begitu saja dapat dibayar. Ya, utang dapat dibayar setelah selesai di-review oleh Inspektorat Daerah (Itda) Samarinda dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kaltim. “Mekanismenya seperti itu. Supaya tertib administrasi. Supaya kontraktor yang mendapatkan proyek lebih disiplin. Kan untuk mengontrol pengerjaan berjalan 100 persen atau malah belum,” tuturnya.
Apalagi, serapan APBD tahun lalu mengalami peningkatan. Toni melanjutkan, serapan APBD murni mencapai 92 persen. Ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, 2017 dengan persentase serapan 88 persen. “Ritme ini yang akan kami pertahankan. Agar penyaluran anggaran dari pusat maupun provinsi juga lancar,” pungkasnya.
Sementara itu, Sekretaris Kota (Sekkot) Samarinda Sugeng Chairuddin menekankan, agar alokasi APBD setiap tahunnya disisihkan untuk mencicil utang. “Itu sudah prioritas. Pasti dianggarkan, termasuk utang jaminan kesehatan,” katanya. (*/dq/rsh/k15/kpg)
