ANGKA partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) menjadi perhatian Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bontang. Apalagi dalam pemilu terakhir, Pemilu Gubernur (Pilgub) Kaltim 2018 lalu, angka partisipasi pemilih di Bontang hanya mencapai 57,1 persen. Artinya, angka masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya alias golongan putih (golput) terbilang tinggi.
Ketua KPU Bontang Suardi menuturkan, dari tahun ke tahun terus terjadi penurunan angka partisipasi pemilih dalam pemilu di Bontang. Penurunan ini terjadi seusai Pemilu 2014 yang sempat mencapai angka 72,4 persen. Menurun menjadi 64,3 persen di Pemilu Wali Kota (Pilwali) 2015, dan terus menurun di pilgub tahun lalu.
“Pada pilgub kemarin cukup jeblok. Memang angka partisipasi terus mengalami penurunan. Padahal di Bontang pernah mencatat partisipasi pemilu yang sangat tinggi pada Pemilu 1999 yaitu mencapai 92 persen,” jelas Suardi.
Karenanya, KPU berupaya untuk meningkatkan kembali angka partisipasi masyarakat tersebut. Target 77,5 persen partisipasi masyarakat kembali dipasang dalam Pemilu 2019. Target tersebut menyesuaikan dengan target partisipasi nasional yang dicanangkan KPU RI.
Kata Suardi, beragam upaya dilakukan KPU demi mencapai target tersebut. Salah satunya dengan merekrut Relawan Demokrasi atau disingkat RelaSi. Sebanyak 55 orang relawan dalam program Relawan Demokrasi tersebut telah dikukuhkan dan mendapatkan pembekalan, Ahad (27/1/2019) pagi di Auditorium Taman 3D Bontang.
“Relawan Demokrasi adalah gerakan sosial yang dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada pemilu,” terang Suardi dalam sambutannya membuka pembekalan Relawan Demokrasi Bontang.
Dijelaskan, para anggota Relawan Demokrasi ini dipilih dan berasal dari 11 basis pemilih strategis di masyarakat. Meliputi basis keluarga, pemilih pemula, pemilih muda, pemilih perempuan, penyandang disabiltas, pemilih berkebutuhan khusus, kaum marginal, komunitas, keagamaan, warga internet, dan relawan demokrasi.
“Salah satu poin dari keberadaan Relawan Demokrasi yang memiliki masa kerja tiga bulan ini adalah membantu KPU Bontang dalam menyosialisasikan pemilu kepada masyarakat yang telah memiliki hak pilih pada masing-masing basis,” sebutnya.
Diuraikan Suardi, selain golput, salah satu tantangan yang dihadapi KPU bersama Relawan Demokrasi adalah inflasi pemilih. Yaitu tingkat penggunaan hak pilih di masyarakat yang dilakukan bukan karena idealisme atau niat perubahan yang lebih baik. Melainkan menggunakan hak pilih lantaran keinginan sesaat, pemberian sesuatu yang mengarah praktik politik uang.
“Di luar sana masih banyak (pemilih) yang berpikir pragmatis. Ini yang menjadi PR kami. Agar mereka bisa memilih sesuai hati nurani. Kalau dahulu ada pemikiran di masyarakat yaitu ambil uangnya, jangan pilih orangnya. Sekarang ini pemikirannya jangan ambil uangnya, jangan juga pilih uangnya,” terang Suardi. (luk)
