SANGATTA – Alat Peraga Kampanye (APK) telah didistribusikan ke Kutim. Namun Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum dapat memastikan mengenai waktu pemasangan. Pasalnya baru 20 persen saja APK yang diterima.
Ketua KPU Kutim Fahmi Idris menjelaskan masih sekira 80 persen APK pasangan calon (paslon) belum dikirim oleh KPU Kaltim.
“Memang benar, APK sudah sampai di kantor kami. Namun tidak semuanya. Bahkan masih sangat banyak alat peraga yang belum kami terima. Semua masih menjadi wewenang KPU Provinsi,” jelasnya ditemui di kantornya, Jumat (9/3).
Dirinya mengatakan KPU Kutim hanya menjalankan regulasi. Menurutnya apapun yang ditugaskan oleh KPU pusat, ia harus melaksanakannya sesuai aturan tersebut.
“Kami hanya menjadi tim teknis saja. Tidak bisa bergerak sendiri. Semua aturan dari provinsi akan kami laksanakan,” katanya.
Kasubag Keuangan Umum dan Logistik KPU Kutim, Bashori mengatakan keterlambatan APK dikirim ke Kutim disebabkan oleh lambatnya paslon menyerahkan desain pada KPU pusat untuk dilakukan pencetakan. Sehingga menjadi pemicu APK resmi tebilang lama diterima oleh pihaknya.
“Salah satu penyebab lambatnya APK dikirim kepada kami ya karena paslon lama sekali baru nyetor desain. Alhasil lambat pula dicetaknya. Imbasnya terlambat juga disalurkan ke kabupaten kota,” katanya.
Selain itu ia mengungkapkan perihal penyaluran ke 18 kecamatan di Kutim pun menghadapi kendala. Pasalnya hanya APK milik no urut dua, tiga, dan empat saja yang tiba di kantornya. Sedangkan paslon no urut satu belum memiliki alat peraga apapun. Hal tersebut dikarenankan belum diterimanya desain mereka oleh KPU provinsi.
“Tidak semua paslon memiliki APK. Paslon no urut satu tak miliki alat peraga apapun. KPU provinsi belum mencetaknya. Pasalnya mereka belum menyerahkan desainnya. Kita pun bisa memahami kondisinya, karena adanya perubahan calon wakil gubernur pada no urut satu belum lama ini. Itulah penyebab kami belum menyalurkan ke setiap kecamatan,” jelas Bashori.
Dirinya tidak dapat memastikan hingga kapan penyebarluasan akan dilakukan. Targetnya pun tidak dapat ia tentukan. Baginya menunggu instruksi adalah pilihan terbaik. Menurutnya masa pemilu pun masih terbilang cukup lama.
“Kami menunggu saja perintah dari pusat. Saat ini mereka belum memberi izin untuk pemasangan ya tidak kami pasang. Pemasangan APK resmi akan dilaksanakan saat semua alat peraga dari keempat paslon terkumpul. Hal tersebut agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial,” sambungnya.
Dia menceritakan sekira 80 persen percetakan APK masih dalam masa pelelangan. Baginya ketika APK sudah mencapai 100 persen diterimanya, langkah selanjutnya timnya akan memberi cap stampel sebagai tanda alat peraga tersebut legal dan mendapat izin untuk dipasang.
“Kedepannya jika APK sudah mencapai 100 persen yang kami terima, lalu kami beri tanda legal dan boleh dipasang oleh tiap paslon dengan lokasi yang sudah ditentukan,” tutupnya.
(*/la)
