Asal Fasum Dilengkapi Pemkab, Warga Ancalong Bersedia Dipindah 

SANGATTA – Sejumlah warga di Desa Kelinjau Ilir dan Kelinjau Ulu Kecamatan  Muara Ancalong tidak menolak tawaran Bupati Ismunandar untuk direlokasi dari tempat tinggalnya saat ini. Sebab, keberadaan kawasan pemukiman yang ada saat ini memang sangat rawan bencana banjir dan abrasi. Namun, sebelum rencana itu terealisasi, warga meminta pemerintah lebih dulu melengkapi fasilitas umum (Fasum) ditempat yang baru tersebut.

Sutoyo seorang guru ada SD 002 Muara Ancalong mengungkapkan pemindahan ibukota kecamatan harus dibarengi dengan penyediaan kebutuhan dasar masyarakat seperti  jalan, listrik dan air bersih,  masyarakat akan mendukung. Sebab, jika tidak jelas akan memberatkan warga yang pindah ke wilayah baru.

“Saya rasa tidak ada yang menolak, kalau semuanya (Fasum.) siap,” ujar Sutoyo.

Kepala MTs Negeri 1 Muara Ancalong Wagimi juga punya pemikiran yang serupa. Menurut dia, fasilitas umum hendaknya lebih kedepankan dalam pemindahan ibu kota .

“Kondisi Desa Kelinjau Hulu dan Kelinjau Hilir, memang rawan bencana alam baik banjir maupun  abrasi atau tanah longsor. Namun, jika pemindahan nantinya tetap pada daerah banjir serta kurang fasilitas umumnya terutama listrik, jalan pendidikan, dan air bersih tentu membuat masyarakat enggan  ikut pindah,” bebernya.

Terhadap  sekolah yang ia pimpin diakui  merupakan asset Kementerian Agama. Jika pemindahan ibu kota tidak termasuk program Pemkab Kutim tentu akan menjadi masalah.

Sebelumnya, Desa Kelinjau Ulu dan Kelinjau Ilir Kecamatan Muara Ancalong  salah satu daerah rawan bencana di Kutim. Kedua desa, bisa jadi tersapu banjir bandang jika tidak diwaspadai sejak dini. Bupati Ismunandar mencetus wacana untuk memindahkan dua desa yang berada di persimpangan sungai ini. “Kalau perlu, ibukotanya dipindahkan ke lokasi yang baru namun aman. Karena lokasi yang ada saat ini berbahaya,” ujar Ismunandar belum lama ini.

Dia menyebutkan, pusat Ibukota Kecamatan Muara Ancalong ini kerap banjir yang berujung tanah longsor. Karenanya, melalui Bappeda dan OPD teknis lainnya seperti Lingkungan Hidup, BPBD, Badan Penelitian serta Bagian Pemerintahan untuk melakukan kajian bersama.

“Kajian itu bisa dikoordinir Bappeda atau Badan Penelitian,” pesannya.(aj)