Asisten I Setda Batanghari, Very Ardiansyah, dengan tegas menyatakan tidak akan membuka pendaftaran PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dari honorer K2 karena tidak mempunyai anggaran.
“Anggaran APBD kita sudah berjalan, jadi, tidak ada alokasi untuk PPPK itu,” tegasnya.
Kepala BKPSDM Bungo, Wahyu Sarjono mengatakan, hampir semua daerah tidak melaksanakan penerimaan PPPK tahap 1 ini karena tidak ada anggaran.
“Jika akan dilakukan perubahan anggaran, ada mekanisme yang harus dilalui sesuai aturan dan memerlukan waktu untuk prosesnya, sehinnga sangat sulit proses penerimaan PPPK tersebut jika tetap dilakukan di bulan Februari 2019,” ujarnya.
“Aturan-aturan teknis penerimaan PPPK sampai saat ini belum jelas,” akunya.
Waldi Bakri, Kepala BKPSDM Sarolangun mengatakan, Sarolangun tidak merekrut PPPK tahap 1 karena APBD sudah berjalan.
“Untuk penggeseran dana juga tidak mungkin, karena dana cukup besar jika menggunakan CAT UNBK,” jelasnya.
Kata dia, Sarolangun akan menyanggupi jika dana penyelenggaraan tes sudah dianggarkan di APBD. Selain itu, jika gaji PPPK sudah berasal dari APBN yang disalurkan lewat DAU Kabupaten Sarolangun. (aba/hfz/ptm/rza/era/hdi/jpnn)
