bontangpost.id – Dua fraksi sepakat, agar Panitia Khusus (Pansus) Covid-19 dibentuk. Kedua fraksi itu yakni PKB Persatuan Perjuangan dan Gerindra-Berkarya.
Wakil Ketua Fraksi PKB Persatuan Perjuangan Maming mengatakan, pembentukan Pansus telah muncul di permukaan legislator. Kendati belum sempat bertatap muka membicarakan usulan ini.
“Kami memang belum sempat bertemu. Tetapi dari rekan ada yang mendorong untuk membentuk itu (pansus),” kata Maming, Kamis (11/6/2020).
Dasar pembentukan pansus ini untuk memastikan anggaran untuk penanganan Covid-19 berjalan sesuai regulasi. Pasalnya beberapa komponen dari gelontoran dana itu muncul keluhan dari masyarakat.
“Salah satunya berkenaan pendistribusian Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang kurang tepat sasaran,” ucapnya. Politisi Partai PDI Perjuangan ini mengatakan di internal fraksinya pun telah solid.
Sementara, Ketua Fraksi Gerindra-Berkarya dr Etha Rimba Paembonan mengatakan, belum ada pembahasan mengenai usulan ini di internal fraksinya. Akan tetapi, ia menggaransi jika ada suara dari rakyat maka tidak boleh didiamkan seperti fenomena gunung es. Sehingga pembentukan pansus ini tetap mengemuka.
“Intinya kami setuju kalau dibentuk (pansus). Sudah ada keluhan mengenai pendistribusian BLT yang kurang tepat. Ada yang pemilik hotel dan PNS dapat. Jadi perlu diverifikasi ulang,” ujar Etha.
Dijelaskan dia, Pemkot Bontang sebenarnya tidak boleh khawatir dengan pembentukan pansus. Pasalnya, bukan untuk mencari-cari kesalahan. Tepatnya dijadikan evaluasi. Agar permasalahan itu terselesaikan.
“Kesalahan menjadi adanya perbaikan sedangkan yang sudah benar tetap dijalankan. Kami bukan kejaksaan atau kepolisian yang berwenang terhadap penindakan,” terang politisi Partai Gerindra ini.
Cakupan kerja pansus nantinya memastikan penganggaran tepat regulasi. Baik yang dikucurkan untuk pembangunan sarana kesehatan maupun pembayaran insentif. Mulai dari insentif tenaga medis dan petugas jaga. Termasuk pembayaran rekening air PDAM selama tiga bulan.
Diketahui Fraksi PKB Persatuan Perjuangan beranggotakan tujuh wakil rakyat. Sementara Fraksi Gerindra-Berkarya berkekuatan empat dewan.
Pengamat politik dan hukum dari Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah mendorong legislator untuk membentuk panitia khusus (pansus). Tujuannya untuk mengawasi pemakaian pos anggaran ini.
“Seharusnya DPRD segera membentuk pansus,” kata pria yang akrab disapa Castro ini, dikutip dari Kaltim Post (induk Bontangpost.id).
Termasuk pengawasan terhadap pemakaian anggaran untuk penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) terhadap warga yang terdampak pandemi ini. Mengingat ada dugaan aksi ambil untung dalam pemasokan paket sembako. Menurutnya, perbedaan harga itu menjadi petunjuk awal. Adanya oknum yang mengatur demi mendapatkan keuntungan pribadi.
“Harus diusut dan dipastikan apakah ini melibatkan orang di lapangan saja atau dikendalikan pejabat yang memiliki kewenangan,” pungkasnya. (*/ak/rdh/kpg)
