SAMARINDA – Salah satu permasalahan serius yang dihadapi Samarinda adalah bencana banjir. Pada 2017 lalu, banjir pernah menggenangi 1.000 pemukiman warga. Meski tren dan titik banjir tiap tahun kian menurun, tetapi bukan berarti ibu kota Provinsi Kaltim ini terbebas dari bencana alam tersebut.
Tahun lalu, Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III merilis data ada 10 titik jadi langganan banjir di Samarinda. Antara lain Sempaja, Jalan Pramuka, Jalan DI Panjaitan, Temindung, Vorvo, Jalan Lambung Mangkurat, Jalan Awang Long, Air Hitam, Air Putih (Karang Asam Kecil), dan kawasan Karang Asam Besar.
Pejabat Sementara (Pjs) Wali Kota Samarinda, Zairin Zain memiliki sejumlah program untuk memecahkan masalah banjir tersebut. Salah satunya melakukan pembersihan Sungai Karang Mumus (SKM).
“Sudah ada petugas yang membersihkan SKM. Tapi harus lebih ditingkatkan lagi kebersihannya. Kami juga akan menjaga alat penyangga air di bantaran sungai, sehingga ketika banjir, air di SKM tidak meluap ke pemukiman penduduk,” ucap Zairin, Kamis (15/2) lalu.
Folder Air Hitam dan Surya Nata, lanjut dia, harus kembali diamati. Jika terjadi kerusakan, maka pemerintah kota (pemkot) akan melakukan perbaikan. Tujuannya, supaya penampungan air waktu hujan tetap terjaga dengan baik.
“Folder air itu masih perlu dievaluasi lagi. Karena mungkin saja di sana waktu banjir, folder tidak lagi mampu menampung air. Sehingga waktu hujan, air dengan mudah meluap di pemukiman warga,” katanya.
Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Kaltim itu mengungkapkan, di belakang Pasar Segiri banyak sampah berserakan yang menghambat laju air menuju SKM. Akbatnya ketika banjir, air tergenang di pemukiman, tidak mengalir ke sungai karena saluran air ditutup sampah.
“Di tempat lain juga akan kami evaluasi. Saya upayakan melakukan pendekatan pada masyarakat, bagaimana mengatasi banjir ini. Masyarakat harus dibentuk kesadarannya supaya paham bahwa banjir juga penyebabnya karena membuang sampah sembarangan,” ujarnya.
Selain membersihkan SKM, Zairin menegaskan, penurapan di bantaran SKM harus terus dilanjutkan. Karena sebagian di bantaran sungai tersebut sudah diturap menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
“Apabila semuanya sudah diturap. Ke depan bisa dijadikan objek wisata. Tapi sebelum dijadikan objek wisata, SKM harus terlebih dahulu bersih. Kami akan terus mengajak relawan dan petugas agar membersihkan SKM,” sebutnya. (*/um)
