BONTANGPOST.ID, Bontang – Bantuan keuangan (Bankeu) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) untuk tahun ini belum juga cair. Meski demikian, kondisi tersebut tidak membuat sejumlah proyek di Kota Bontang terhenti.
Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang memilih tetap melanjutkan kegiatan yang telah masuk tahap kontrak dengan menggunakan APBD sebagai dana talangan sementara.
Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni mengatakan, hingga kini dana Bankeu yang ditunggu Pemkot Bontang belum ditransfer oleh Pemprov Kaltim. Persoalan tersebut bahkan telah disampaikan langsung dalam pertemuan bersama pemerintah provinsi.
Neni mempertanyakan mekanisme pencairan Bankeu tahun ini lantaran sejumlah kegiatan yang bersumber dari bantuan tersebut sudah memasuki tahap pelaksanaan.
“Biasanya kalau sudah berkontrak, maka ditransfer berapa persen untuk yang melaksanakan. Tetapi sampai sekarang nol,” kata Neni.
Menurutnya, Pemkot Bontang telah mendapat penjelasan bahwa proses pencairan Bankeu masih berlangsung. Namun, pemerintah daerah tidak ingin menunggu hingga dana tersebut masuk untuk menjalankan program yang sudah terkontrak.
Pemkot Bontang akhirnya menggunakan kemampuan APBD untuk sementara waktu agar pekerjaan yang telah berjalan tidak mengalami hambatan.
“Kita tanggulangi saja pakai dana APBD,” ujarnya.
Neni sebelumnya juga telah meminta Pemprov Kaltim segera mencairkan Bankeu. Hal itu dinilai penting mengingat sejumlah kegiatan yang dibiayai melalui skema tersebut sudah dilaksanakan di daerah.
Keterlambatan pencairan menjadi perhatian karena Bankeu merupakan salah satu sumber pendanaan pembangunan daerah. Terlebih, kondisi fiskal Bontang saat ini juga menghadapi tekanan akibat berkurangnya sejumlah sumber transfer.
Di sisi lain, skema Bankeu dari Pemprov Kaltim juga akan mengalami perubahan pada 2027. Berdasarkan informasi yang diterima Pemkot Bontang, tahun depan tidak lagi tersedia Bankeu dengan pola transfer langsung ke APBD kabupaten dan kota.
Intervensi Pemprov Kaltim nantinya lebih banyak dilakukan melalui belanja langsung. Artinya, anggaran tetap dapat digunakan untuk mendukung pembangunan di Bontang, tetapi penganggaran dan pelaksanaan kegiatan berada di bawah pemerintah provinsi.
Untuk Bankeu tahun berjalan yang belum ditransfer, Pemkot Bontang memastikan program yang telah berjalan tetap diupayakan tidak terganggu. APBD digunakan sebagai solusi sementara sembari menunggu pencairan dari Pemprov Kaltim. (ak)
