SAMARINDA – Dana segar sebesar Rp 325 miliar dipastikan bakal masuk ke dalam batang tubuh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Samarinda di 2019. Alokasi anggaran tersebut bersumber dari Bantuan Keuangan (Bankeu) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim.
Kepastian itu sendiri menyusul pasca dilakukannya serah terima Dokumen Pelaksanaan Anggaran APBD Samarinda tahun 2019 dari Pemprov Kaltim, Selasa (18/12) lalu. Di dalam DPA itu, Samarinda kebagian Rp 325 miliar. Angka itu naik Rp 117 miliar bila dibandingkan benkeu yang diterima Samarinda di tahun 2018 sebesar Rp 208 miliar.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Samarinda, Toni Suhartono mengatakan, dari alokasi anggaran yang diterima pemerintah Kota Tepian itu, nantinya akan banyak digunakan untuk kegiatan fisik.
Dari beberapa dinas yang akan mendapatkan plot anggaran itu, ada dua dinas yang akan mendapatkan slot anggaran yang cukup besar. Dua instansi itu yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) dan Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperkim) Samarinda.
“Hampir semua anggaran itu untuk kegiatan fisik. Misalnya untuk program pembangunan infrastruktur yang akan dilaksanakan Dinas PUPR,” kata dia, Rabu (19/12) kemarin.
Hanya saja, Toni belum dapat menyebutkan nilai anggaran yang diterima kedua Dinas PUPR dan Disperkim Samarinda. Begitupun dengan instansi lain yang kebagian kue bankeu tersebut. Pasalnya, daftar rincian anggaran itu masih ada di tanggan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Samarinda.
“Yang pasti usulan kegiatannya berasal dari Musrenbang (Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan, Red.) yang telah kami susun tahun ini. Dan usulan itu telah mendapat persetujuan dari pemprov,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Anggaran BPKAD Kota Samarinda, Zuheriansyah mengatakan, penyaluran bankeu sendiri masih menunggu proses pengesahan APBD Kaltim. Walau begitu, Pemkot Samarinda tetap bisa melaksanakan proses lelang untuk beberapa kegiatan yang menjadi prioritas pemerintah di awal 2019.
“Prediksi kami, anggaran baru dapat dicairkan sekitar bulan Februari mendatang. Tapi pada Januari, kami sudah bisa melakukan lelang tanpa harus menunggu pencairan anggaran,” katanya.
Sebelum akhir Desember ini, BPKAD akan meminta semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang kebagian dana bankeu agar segera menyusun DPA. Sebagaimana hasil evaluasi yang telah dilakukan Pemprov Kaltim. Karena penyaluran benkeu sendiri akan dilakukan dalam tiga tahap.
“Untuk tahap awal, bankeu akan dicairkan sebesar 25 persen. Nanti setelah penyerapan anggaran mencapai 80 persen, baru tahap duanya dicairkan lagi sebesar 40 persen. Begitu juga dengan tahap ketiga,” terang Zuheriansyah.
Ia menambahkan, untuk proses pencairan tahap ketiga, paling lambat akan dilakukan 20 Desember 2019. Karena pencairan bankeu tahap ketiga itu juga mesti menunggu laporan dari penggunaan anggaran di tahap kedua.
“Ya, paling lambat tanggal 20 Desember 2019 bankeu tahap ketiga sudah bisa dicairkan. Tapi dengan catatan penyerapan tahap satu dan dua sudah mencapai 90 persen,” tandasnya. (drh)
