SANGATTA – Kepala Cabang BPJS Sangatta, Nurlia Afyanti mengatakan, sejauh ini pihaknya masih melakukan proses pendaftaran Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D) di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Namun diakunya, belum semua terdaftar karena banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum melaporkan data TK2D-nya ke BPJS.
“Kebanyakan dari kecamatan dan sekolah yang belum melaporkan data TK2D-nya,” ujar Nurlia. Dari data yang ada, kebanyakan BPJS melakukan pendaftaran secara mandiri. Tidak diketahui pasti. Kemungkinan, belum adanya program Pemkab Kutim, atau memang kurang berminat dengan bantuan tersebut.
“Ada kendala yang kami temui, yaitu tidak dapat meregistrasikan beberapa TK2D ke BPJS, karena mereka sudah terdaftar di BPJS Polri maupun TNI. Diduga dari keluarganya, semisal suami atau istrinya. Juga, karena sebagian TK2D memilih masuk di layanan kelas 1 dan 2. Sedangkan di Pemkab mendapatkan kelas 3. Karena itu mungkin mereka pilih mandiri,” katanya.
Kendala lain, lanjut dia, karena ada TK2D yang ingin masuk ke BPJS kesehatan oleh pemkab ternyata masih punya tunggakan iuran di BPJS mandiri.
Layanan BPJS Kesehatan ini hanya menanggung TK2D tanpa menanggung keluarganya. Mungkin itu yang membuatnya kurang menarik.
“Jadi tiap OPD harus mendata dan mengajukan ke kami data TK2D yang mau berpindah dari BPJS mandiri ke BPJS kesehatan untuk TK2D,” katanya.
Saat ini, terang Nurlia, secara bertahap kartu BPJS kesehatan TK2D sudah didistribusikan. “Sejauh ini baru kartu BPJS untuk tahap I yang telah didistribusikan. Sisanya masih sedikit-sedikit didistribusikan. Paling tidak sekira 20-30 kartu,” katanya.
Berdasarkan hal itu, jelas belum terpenuhinya TK2D untuk mendapatkan BPJS bukan karena kurang maksimalnya kinerja tim untuk menangani, melainkan ada sebab-sebab lainnya.
“Salah satunya ialah masalah belum diserahkannya data dari OPD-OPD,” katanya. Diberitakan sebelumnya, beberapa TK2D sempat komplain karena mereka belum terdaftar di BPJS kesehatan, sebagai fasilitas dari pemkab.
Sedangkan Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Kutim menyatakan alasannya, belum semua tercover BPJS karena keterlambatan masing-masing Oganisasi Perangkat Daerah (OPD) melaporkan data TK2D-nya.
Diketahui, tercatat 6.537 TK2D Pemkab Kutim yang telah terdaftar di BPJS kesehatan. Total kuota semuanya adalah 8.000 BPJS untuk mengcover semua TK2D. Sedangkan jumlah TK2D menurut data BKPP Kutim saat ini sekira 8.040 orang. (dy)
