SANGATTA – Kecamatan Sandaran dicurigai banyak terdapat warga ilegal atau warga yang tak punya KTP. Menurut Bupati Kutim Ismunandar, Sandaran merupakan kawasan jalur provinsi,yang menjadi akses keluar masuk ke Kutim.
“Banyaknya penduduk ilegal yang datang, langsung masuk lewat Sandaran. Mereka masuk langsung, karena kapalnya bersandar dengan mudah, tidak lagi masuk lewat Sangatta,” kata Ismu belum lama ini.
Dia pun meminta untuk melakukan pengecekkan di sejumlah kecamatan yang berada jauh dari Sangatta. “Coba razia penduduk pasti di antara mereka banyak yang tidak punya KTP,” pintanya.
Upaya pengecekkan ini guna mencegah tidak terdatanya masyarakat. Mengingat banyak program yang bersentuhan langsung dengan pendataan warga.
“Jangan sampai sakit baru posting di sosial media, katanya sakit tidak dipedulikan oleh camat. Padahal mereka tidak terdaftar, jadi bingung lagi pemerintah,” bebernya.
Jika sudah ada blanko e-KTP, dia berharap camat lebih aktif dan melengkapi data.
Jangan sampai tidak hafal total masyarakatnya sendiri. “Ratusan ribu hektar kebun resmi, masih ada warga kita yang belum terdaftar. Untuk itu camat harus bertindak sigap,” harapnya.
Terpisah, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Kadisdukcapil) Kutim, Yanuar HPLA membenarkan masih banyaknya warga di Kutim yang belum memiliki e-KTP. Hingga 17 April 2019 masih sekira 52 ribu orang belum memilikinya. “Kalau yang belum ber KTP harus diteliti dulu, karena masyarakat ingin ber KTP jumlahnya banyak. Terlebih mereka pendatang dengan dalih belum punya identitas. Tapi kalau masyarakat yang melaporkan ke Disdukcapil pasti ketahuan,” tegasnya.
Dirinya merasa yakin warga yang datang ke Sandaran sebenarnya memiliki KTP. Namun mengaku belum punya. “Zaman sekarang tidak mungkin menaiki kapal tidak pakai KTP, apalagi dari pelabuhan awal ada syahbandar sebelum berlayar, otomatis beli tiket dengan menunjukkan identitas,” paparnya.
Namun, jika memang pendatang tersebut ingin menetap dan membuat KTP Kutim, ke depan pihaknya berencana akan melakukan jemput bola perekaman di kecamatan tersebut.
“Sekarang sudah dilakukan oleh Kecamatan Sandaran. Karena kami persoalan anggaran yang belum optimal, bila ada anggaran pasti kami lakukan jemput bola. Sepanjang di kecamatan melakukan ini, maka kami hanya back up data yang pasti dibawa ke Disdukcapil dan akan kami bantu pengiriman ke pusat untuk penunggalan datanya,” tutupnya. (*/la)
