SANGATTA – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) memastikan dapat mengesahkan sebelas perda sebelum pergantian tahun ini.
Hal tersebut disampaikan ketua Bapemperda DPRD Kutim Mastur Djalal saat ditemui di kantor DPRD, Bukit Pelangi, belum lama ini.
Sejauh ini, Mastur mengatakan sudah ada beberapa perda yang telah disahkan, di antaranya perda rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), perda pemilihan kepala desa, perda bangunan bertingkat, perda pariwisata, perda CSR, dan perda pelayanan publik.
Adapun perda yang belum disahkan, yakni perda desa, perda kawasan tanpa rokok, perda tentang retribusi, serta perda tentang penumpukan ikan.
“Yang belum, akan disahkan pada bulan-bulan berikutnya. Sebelas perda itu sudah target kinerja DPRD tahun anggaran 2017,” ucap Mastur yang didampingi David Rante selaku anggota Rapemperda.
Ia menginginkan, dari semua perda yang sudah maupun belum disahkan mampu mendongkrak peningkatan pencapaian pendapatan asli daerah (PAD).
“Tahun 2017 ini PAD kita naik hampir 50 persen. Karena perda-perda itu yang diselesaikan DPRD,” singkatnya.
Mastur menegaskan, pihaknya tidak akan membahas Raperda yang tidak berkaitan langsung dengan pengembangan PAD.
“Saran DPRD begitu, kami akan evaluasi perda tersebut, kalau tidak berkaitan dengan pengembangan PAD kita akan tinjau kembali,” tukasnya. (hd/ser)
