BONTANGPOST.ID, IKN – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono memastikan Proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tetap jalan terus di masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Bahkan OIK telah mengajukan tambahan anggaran senilai Rp8,1 triliun untuk kelanjutan pembangunan IKN di 2025.
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono mengatakan, Otorita IKN saat ini sudah memiliki Rp6,3 triliun di Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Tambahan dana diperlukan untuk membangun infrastruktur di bidang yudikatif dan legislatif, plus sektor perumahan.
“Karena perintahnya Pak Presiden untuk mulai melaksanakan yudikatif, legislatif, dan huniannya, kami sedang mengajukan tambahan ke Bappenas dan Menteri Keuangan Rp8,1 triliun,” ujar Basuki.
Pembangunan proyek tersebut tambah dia, dimulai tahun depan. “Kami sudah punya di LPSE (terpampang di Layanan Pengadaan Secara Elektronik),” kata Basuki.
Basuki Hadimuljono menargetkan pembangunan gedung lembaga yudikatif dan legislatif rampung pada 2027.
Sementara itu, kata dia, gedung-gedung eksekutif atau pemerintahan akan rampung pada Desember 2024. Hanya saja, saat ini baru ada empat kementerian koordinator yang terbangun di IKN, sedangkan jumlah kementerian di era Presiden Prabowo Subianto bertambah.
“Yang sekarang eksekutif selesai Desember ini, tapi fitur yang dulu ya kemenko-nya 4, sekarang kan 7, nanti kita akan bicarakan,” ujarnya.
Basuki menyampaikan perabotan sudah mulai dimasukkan di kantor kementerian koordinator, Bank Indonesia, dan Kementerian PUPR pada Desember 2024.
Dia menjelaskan pendanaan pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP), lembaga yudikatif, dan legislatif berasal dari APBN.
Dia menangkis isu bahwa pembangunan IKN ke depan akan ada potensi perlambatan, akibat program strategis milik Prabowo.
Pernyataan itu ditimpali langsung oleh Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU), Diana Kusumastuti. Berdasarkan arahan Prabowo, ia menyebut pembangunan IKN akan terus dilanjutkan.
“Tetap melanjutkan kan. Pak Prabowo kan menyampaikan tetap melanjutkan ini ya kan. Ya kita tetap melaksanakan,” ucap Diana.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan melakukan pembagian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) terkait usulan tambahan anggaran kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebesar Rp8,1 triliun di tahun 2025. (*)
