BONTANG – Jalan Soekarno-Hatta merupakan akses warga Kota Taman yang hendak menuju Keluruhan Bontang Lestari. Jalan ini tentunya tidak asing dengan beberapa pejabat di pemerintahan. Mengingat tiga kantor yakni Kantor Wali Kota, DPRD, dan gabungan dinas harus melewati jalan tersebut.
Sayangnya, kondisi Jalan Soekarno-Hatta tidaklah mulus. Belasan lubang membuat pengendara kendaraan tidak nyaman ketika melintas. Lokasinya sekitar area tempat pembuangan akhir (TPA).
Bahkan, laju kendaraan pun harus diperlambat saat melewati titik-titik terparah. Mengingat jika dipaksakan dengan kecepatan tinggi, maka kendaraan tersebut pun berpotensi mengalami kerusakan.
Abdul Azis Muslimin, Kepala Bidang Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) mengatakan, intensitas kerusakan jalan akibat struktur tanah yang bergerak. Kondisi ini memaksa anggaran untuk upaya rehabilitasi maupun peningkatan aspal jalan wajib dikucurkan tiap tahunnya.
“Jadi ini seperti jalan Bontang-Samarinda. Setelah diperbaiki, enam bulan kemudian sudah rusak lagi. Oleh sebab itu perlu tiap tahun tidak pernah putus penganggarannya,” kata Aziz kepada Bontang Post, Senin (19/11).
Kondisi ini diperparah dengan banyaknya kendaraan bermuatan berat yang melintas. Baik yang menuju proyek pembangunan PLTU Teluk Kadere maupun di beberapa tempat lainnya. Sehingga menimbulkan getaran dan muncul lubang di beberapa titik.
“Jalan ini seumuran dengan kantor gabungan dinas ini atau sekira tahun 2007. Sehingga strukturnya masih labil,” ungkapnya.
Saat ini, Dinas PUPRK melakukan upaya rehabilitasi jalan. Belasan titik tersebut dilakukan tambal-sulam. Akan tetapi, menurut Aziz langkah ini kurang bagus untuk jangka panjang.
“Karena pertemuan antara beton dan aspal dalam tempo yang agak lama tetap menimbulkan celah lubang,” ucapnya.
Anggaran untuk rehabilitasi jalan ini dikucurkan sekira Rp 200 juta. Sistemnya pun berupa penunjukan langsung (PL).
Sebagai informasi, panjang jalan Soekarno-Hatta mencapai 10 kilometer lebih. Overlay pun telah dilakukan sebelumnya, meskipun sifatnya parsial. Awal tahun ini, pemerintah pusat telah menganggarkan Rp 5,1 miliar dengan sumber dari dana alokasi khusus (DAK). (ak)
