BONTANG-Keuangan daerah bakal tambah berat. Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni mendapat informasi, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) di pemkot anggarannya dibebankan ke daerah. Neni mengetahui itu dari hasil rapat koordinasi di Batam, 23 Januari 2019.
“Kami berupaya formasi P3K bisa dialokasikan dananya dari pusat seperti PNS,” jelas Neni belum lama ini.
Dikatakan Neni, jumlah PNS di Bontang sekira 3 ribuan, serta 1.500 an Non PNS atau tenaga honorer. Dengan jumlah tersebut, dana alokasi umum (DAU) yang bersumber dari pusat untuk memberikan tunjangan, gaji dan lainnya bagi para PNS di Bontang. Tetapi, pihaknya masih menambah dari dana APBD Bontang. “Makanya kemarin pertemuan di Batam para kepala daerah mengusulkan P3K di seluruh daerah di Indonesia juga bersumber dari APBN,” sebut Neni.
Mengingat para kepala daerah, seperti dirinya berupaya memberikan tunjangan atau tambahan penghasilan yang terbaik demi kesejahteraan pegawai. Dari sekian ribu honorer yang terekrut menjadi P3K nantinya, kalau tidak didanai dengan APBN, kata Neni, agak berat. “Tapi P3K komitmen Pemkot Bontang dengan harapan dari KemenPAN-RB, Kemendagri, dan Kemenkeu bisa mengalokasikan untuk P3K,” harapnya.
Rakor yang dilaksanakan di Swiss Belhotel Harbour Bay Batam dalam rangka sosialisasi Peraturan Pemerintah nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK dan rencana pengadaan P3K tahap 1 tahun 2019. Di wilayah Kaltim, beberapa daerah sudah masuk tahap 1. Mulai dati Kutim, Paser, Berau Kubar, Kukar, Penajam Paser Utara, Samarinda dan Balikpapan.
Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Bontang Sigit Alfian mengatakan Bontang masuk di tahap kedua yang kemungkinan akan diundang rakor pada Maret mendatang. “Kami tahap dua, jadi belum bisa berkomentar banyak,” jelasnya.(mga/far/prokal)
